Pemkab Biak Evaluasi Perda Retribusi

    Biak, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan daerah tentang retribusi dan pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2018.
“Saya sudah instruksikan bagian hukum bersama instansi terkait untuk mengiventarisir kembali semua perda terkait pemungutan retribusi dan pajak daerah sebagai langkah nyata mencegah kebocoran penerimaan asli daerah,” tegas Pelaksana tugas Bupati Biak Herry Ario Naap di Biak, Kamis.
Ia mengatakan sejumlah perda retribusi harus dikaji ulang karena dalam penerapan di lapangan tak memberikan kontribusi bagi pemasukan penerimaan pendapatan asli daerah.
Herry berharap dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap reulasi perda diberlakukan di Kabupaten Biak Numfor dapat memberikan masukan bagi pemkab Biak Numfor.

“Perlu adanya penataan administrasi manajemen pemungutan pendapatan asli daerah yang lebih akuntabel dan profesional sehingga mendongkrak pendapatan asli daerah di tahun depan,” harap Herry.
Dia berharap kajian keberadaan Perda retribusi Pemkab Biak Numfor akan mendorong investor masuk ke wilayah Kabupaten Biak Numfor.
Secara terpisah, Ketua DPRD Biak Zeth Sandy mendukung adanya kebijakan pemkab Biak Numfor dalam melakukan evaluasi terhadap  berbagai regulasi Perda yang berlaku.
“DPRD melalui badan pembentukan peraturan daerah sangat berharap hasil evaluasi perda bisa memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor,” ujarnya.
Berdasarkan data diperoleh Antara, Kamis, salah satu rapperda yang mendesak untuk disahkan yakni perda tentang pelarangan dan pengendalian minuman beralkohol.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =