Pemkab Gunung Kidul Mengkaji Kesejahteraan GTT/PTT

     Gunung Kidul, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengkaji kebijakan yang akan dikeluarkan untuk guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap guna meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Saya sudah mendengar informasi terkait permintaan tenaga honorer untuk mendapatkan SK kepala daerah,” kata Bupati Gunung Kidul Badingah di Gunung Kidul, Senin.
Dia mengatakan pihaknya telah menugaskan OPD terkait yang terdiri atas Disdikpora, Bidang Hukum Setda Gunung Kidul, dan BKPPD untuk menelaah atas permintaan tersebut. Seandainya tidak melanggar aturan Pemkab Gunung Kidul siap mendukung langkah para tenaga honorer yang berada di sekolah negeri.
“Kami sudah menyerahkan ke OPD terkait, dan saat ini baru mempelajari apakah melanggar aturan atau tidak,” ucapnya.
Badingah menyampaikan selama tidak melanggar aturan pihaknya siap memberikan SK kepada guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di lingkungan sekolah negeri.

     “Kalau terbentur dengan aturan saya tidak berani berbuat banyak. Akan tetapi  kalau tidak terbentur dengan aturan yang ada kami siap memberikan SK,” katanya.
Ketua DPRD Gunung Kidul Suharno mengatakan pihaknya akan memperjuangkan aspirasi GTT dan PTT. Pihaknya mengaku segera menggelar koordinasi dengan oemkab untuk mencari solusi yang terbaik.
“Segera kami agendakan untuk study banding ke Jawa Tengah. Dan mudah-mudahan bupati segera mengabulkan apa yang menjadi cita-cita GTT dan PTT di Gunung Kidul,” katanya.
Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) mengatakan keberadaan FHSN ini merupakan hasil rumusan bersama karena keresahan tentang petunjuk teknis (juknis) BOS yang mengatur bahwa BOS bisa membiayai honorer apabila ber-SK Kepala daerah. Saat ini honorer yang terdiri dari GTT dan PTT disekolah negeri di tingkat TK hingga SMP ada 1985 ini terancam tidak mendapatkan honor dari BOS.
“Kami memperjuangkan nasib honorer untuk meminta SK dari pemerintah,” katanya.(anjas)

Leave a Reply