Pemkab Mimika Surati Pemprov Papua Soal Pengungsi

     Timika, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menyurati Pemprov Papua terkait keberadaan 806 warga asal Kampung Banti, Kimbeli dan Opitawak, Distrik Tembagapura yang kini diungsikan sementara waktu ke Timika.
Sekretaris Daerah Mimika Ausilius You di Timika, Sabtu, mengatakan sebagian dari para pengungsi tersebut merupakan warga dari sejumlah kabupaten tetangga seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya hingga Jayawijaya.
Sehubungan dengan itu, Pemkab Mimika meminta bantuan Pemprov Papua guna menginstruksikan para bupati kabupaten tetangga agar segera menjemput warga mereka yang kini tinggal di kamp pengungsian di Timika.
“Kami akan segera menyurati Bapak Gubernur Papua (Lukas Enembe) agar menginstruksikan bupati-bupati kabupaten tetangga dimana masyarakat itu berasal agar dapat menjemput warga mereka untuk kembali ke daerah asalnya,” kata Ausilius.
Meski sebagian besar warga pengungsi itu berasal dari kabupaten tetangga di luar Mimika, mereka sudah bertahun-tahun bermukim di Kimbeli, Banti dan kampung-kampung sekitar Tembagapura.
Keberadaan mereka di dekat area pertambangan PT Freeport Indonesia itu untuk bekerja sebagai pendulang emas tradisional. Sebagian malah mengutip biaya sewa lokasi di bantaran Kali Kabur dari para pendulang emas tradisional yang datang dari berbagai daerah di luar Papua.
Saat ini, katanya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mimika terus melakukan pendataan identitas para pengungsi dan darimana asal mereka.
Melalui pendataan itu, Pemkab Mimika ingin mendapatkan informasi akurat soal apakah warga pengungsi memiliki rumah atau kerabat di Timika agar dapat menampung mereka sementara waktu.

     Ausilius mengatakan dalam pertemuan dengan jajaran TNI-Polri, Ketua DPRD Mimika, tokoh masyarakat serta perwakilan Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beberapa hari lalu di Timika, warga pengungsi meminta dibangunkan perumahan lengkap dengan sekolah, Puskesmas dan fasilitas penunjang lainnya.
“Terhadap permintaan masyarakat itu, kami masih terus berembuk. Aspirasi ini akan saya teruskan kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika,” jelasnya.
Ausilius juga meminta Pemprov Papua, termasuk PT Freeport Indonesia serta Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) untuk membantu penanganan para pengungsi asal Tembagapura itu.
“Kalau dari pusat saja sudah ada yang datang membantu kami, seharusnya Pemprov Papua juga melakukan hal yang sama. Sampai sekarang belum kelihatan,” ujarnya.
Meski Pemkab Mimika mengerahkan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengurus para pengungsi asal Tembagapura itu, Pemkab setempat masih membutuhkan bantuan dan dukungan berbagai pihak.
“Kalau Dinsos mengatakan tidak ada anggaran untuk mengurus pengungsi, memang faktanya demikian. Inikan kejadiannya ’emergency’ di luar perkiraan kita semua. Namun bagaimanapun Pemda melalui semua organisasi perangkat daerah harus mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah ini,” tutur Ausilius.
Pada Jumat (24/11) petang, sebanyak 806 pengungsi asal Tembagapura telah dipindahkan sementara waktu ke Kampung Damai, Distrik Kwamki Narama. Selanjutnya, mereka akan disalurkan ke rumah kaum kerabat mereka yang berada di sekitar Kota Timika.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + ten =