Pemkab Supiori Minta Validasi Kepesertaan BPJS Kesehatan

   Biak, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) melakukan validasi data kepesertaan jaminan kesehatan nasional di wilayah itu.
“Keakurasian data BPJS Kesehatan untuk peserta umum maupun dari peserta khusus PNS Pemkab Supiori perlu diperbaharui sehingga ada kecocokan identitas peserta dalam pembayaran klaim dilakukan pemkab,” ungkap Wakil Bupati Supiori Onesias  Rumere di Biak, Sabtu.
Ia mengakui adanya keakurasian data peserta antara manajemen BPJS Kesehatan dengan data dimiliki Pemkab Supiori akan mempermudah pembayaran klaim iuran program jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Supiori.
Ia mengakui program layanan kesehatan disediakan pemerintah melalui program KIS dan BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminana pelayanan kesehatan kepada warga dan PNS.

“Pembaharuan data peserta BPJS Kesehatan harus dilakukan rutin secara berskala sehingga pemerintah daerah mengetahui pasti jumlah keseluruhan warga dan peserta khusus dari kalangan PNS,” kata Rumere.
Ia berharap manajemen BPJS Kesehatan memperbaiki kualitas layanan peserta jaminan kesehatan nasional sehingga peserta program KIS dan BPJS kesehatan dapat memperoleh kepuasan sesuai dengan kewajiban iuran yang disetor.
Asisten III Sekda Supiori Hasan Nunsy mengakui koordinasi dan sinkronisasi data kepersertaan BPJS Kesehatan baik dari peserta mandiri maupun yang dibiayai APBN atau APBD harus sama dengan data yang dimiliki manajemen BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor.
“Pemkab Supiori akui program jaminan kesehatan nasional dikelola BPJS Kesehatan sangat membantu warga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya
Hasan menilai dengan adanya kebijakan Kementerian Keuangan Nomor 183 Tahun 2017 di mana ada pemotongan dana alokasi umum atau dana bagi hasil karena ketidakcocokan data peserta BPJS kesehatan akan merugikan pemda.
“Perlu ada kecocokan data tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan data dimiliki pemda sehingga tidak mengganggu penganggaran daerah dalam melaksanakan program pembangunan setempat,” katanya.(anjas)

Leave a Reply