Pemkab Terima Penghargaan Komitmen Penerapan Standart LPSE

     Sungailiat, Babel, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima penghargaan Komitmen Penerapan Standart Layanan Pengadaan Standart Elektronik (LPSE) tahun 2014 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI)
“Penghargaan diterima Kabupaten Bangka bersama 49 daerah lainnya yang telah berkomitmen dalam penerapan standart LPSE tahun 2014 hingga sekarang,” kata Wakil Bupati Bangka, Syahbudin di Sungailiat, Kamis.
Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bangka dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terus berkomitmen untuk melaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, secara efisien, efektif dan akuntabel.
Menurut dia, kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangka sesuai dengan standart meliputi kebijakan layanan, organisasi layanan, pengelola aset layanan, pengelolaan resiko pelayanan, pengelolaan layanan helpdesk, pengelolaan perubahan.
Pengelolaan kapasitas, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keamanan perangkat, pengelolaan oprasional pelayanan, pengelolaan keamanan server dan jaringan, pengelolaan kelangsungan layanan, pengelolaan anggaran layanan, pengelolaan pendukung layanan, pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan, pengelolaan kepatuhan dan penilaian internal.

     “Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangka dilakukan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa 2018,” katanya.
Penyerahan penghargaan Nasional Procurement Award 2018 pada kategori komitmen penerapan standart LPSE tahun 2014, berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi e-procurement.
Ditambahkannya, penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan lembaga yang telah berkomitmen untuk pengadaan barang dan jasa secara elektonik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengadaan barang dan jasa memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
“Selain itu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya serta kontribusi dalam peningkatan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM, dan pembangunan berkelanjutan,” katanya. (anjas)

Leave a Reply