Pemkot Surabaya diminta perhatikan kebutuhan rumah sakit swasta

Surabaya, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota Surabaya diminta memperhatikan kebutuhan rumah sakit swasta rujukan di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur itu, yang selama ini menangani pasien terpapar virus corona jenis baru (COVID-19).

  Wakil Ketua DPRD Surabaya A.H. Thony di Surabaya, Kamis, mengatakan Pemkot Surabaya sebaiknya tidak hanya fokus dengan dua rumah sakit miliknya, yakni RSUD Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dalam penanganan COVID-19.

  “Rumah sakit swasta di Surabaya juga perlu diperhatikan. Apalagi rumah sakit swasta yang mengalami kekurangan APD (Alat Pelindung Diri) saat menangani pasien COVID-19,” katanya.

  Pernyataan A.H. Thony itu menyikapi cuitan di akun twitter @cakasana yang diakui milik seorang dokter di RS Royal Surabaya bernama Aditya J. Janottama. Salah satu yang disoroti Janottama terkait dengan Pemkot Surabaya yang hanya memberikan bantuan wedang pokak dan telur rebus kepada tenaga medis di rumah sakit swasta, khususnya di RS Royal.

  Menurut Tony, curhatan dokter melalui sosial media tersebut seharusnya menjadi evaluasi bagi Pemkot Surabaya untuk memperhatikan kebutuhan para tenaga kesehatan di seluruh rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 di Surabaya.

  “Mungkin cuitan salah satu dokter itu mewakili dokter-dokter lainnya,” ujarnya.

  Terlebih, lanjut dia, dengan jumlah pasien yang terpapar COVID-19 di Surabaya terus meningkat, maka Pemkot Surabaya semestinya juga harus mengajak rumah sakit swasta bersinergi dalam menangani pasien corona.

  Menurut Thony, bentuk dukungan Pemkot Surabaya bisa berupa bantuan penambahan ruang maupun APD. Hal itu mengingat dua rumah sakit milik Pemkot Surabaya tidak mungkin memiliki ruang yang mencukupi untuk menampung jumlah pasien positif di Surabaya sudah tembus lebih dari 1.000 pasien.

  Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya M. Fikser pada kesempatan sebelumnya mengatakan selama ini pemkot sudah membantu APD 82.651 buah kepada 50 rumah sakit rujukan dan nonrujukan, labkesda, serta puskesmas.

  Namun, lanjut dia, persoalannya apakah APD itu sudah sampai ke tenaga medis yang bertugas, pemkot tidak bisa intervensi sampai sejauh itu.

  “Tapi yang pasti, kami memiliki data semua APD yang diterima oleh pemkot dan yang didistribusikan ke rumah sakit,” katanya.

  Sementara itu, Jubir Rumah Sakit Royal Surabaya dr. Dewa Nyoman Sutanaya menganggap pernyataan Aditya J. Janottama tersebut pendapat pribadi yang bersangkutan tanpa didukung data valid.

  “Pihak RS Royal Surabaya tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang menjadi pendapat atau pernyataan pribadi karyawan rumah sakit di media sosial maupun media lainnya,” ujarnya.(anjas)