Pemkot Ternate Syaratkan RKB Tidak Bisa Dijual

   Ternate, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) menetapkan sejumlah persyaratan atas Rumah Khusus Bencana (RKB) yang akan dibagikan kepada warga, di antaranya RKB itu tidak bisa dikontrakan atau dijual kepada pihak lain.
“Kalau warga penerima RKB melanggar persyaratan itu, Pemkot Ternate akan menyitanya dan mengalihkannya kepada warga lain,” kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) Ternate, Rizal Marsaoly di Ternate, Jumat.
Oleh karena itu, setiap warga penerima RKB wajib menanda tangani surat perjanjian bahwa mereka tidak akan mengontrakan atau menjual RKB yang ditempatinya sampai kapan pun, kecuali kalau ada alasan tertentu yang disetujui Pemkot Ternate.
Menurut dia, RKB yang dibangun di Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara dengan anggaran Rp9 miliar dari APBN tahun 2017 itu, jumlahnya 52 unit dan ditargetkan awal 2018  sudah bisa diserahkan kepada warga.

     Warga yang akan menerima RKB dengan tipe 36 itu adalah warga yang selama ini tinggal di daerah rawan bencana, seperti di bantaran kali Tugurara di Kelurahan Dufa-Dufa dan Kelurahan Tubo, termasuk warga di Kelurahan Tabona yang beberapa waktu lalu menjadi korban tanah longsor.
Ia mengatakan warga yang akan menerima RKB tersebut ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ternate, karena mereka yang lebih mengetahui mengenai warga yang berada di daerah rawan bencana.
Sebelumnya kalangan DPRD Kota Ternate mengimbau kepada Pemkot Ternate agar RKB tersebut diprioritaskan kepada warga yang sudah lama menetap di Ternate dan tidak memiliki kemampuan untuk membangun rumah di lokasi yang aman dari bencana.
“Jangan hanya karena seorang warga membangun rumah di daerah rawan bencana langsung diberikan RKB, padahal warga itu baru datang dari luar Ternate untuk mencari pekerjaan di daerah ini, sementara warga yang sudah lama menetap diabaikan,” kata anggota DPRD Kota Ternate, Iswaib.(anjas)

Leave a Reply