Pemprov Sultra Maksimal Tegakkan Hukum Tenaga Kerja

     Kendari, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penegakan hukum  secara maksimal terhadap pelanggar ketenagakerjaan oleh perusahaan-perusahaan di wilayah itu mulai tahun 2018.
Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra, Magner Sinaga, Senin mengungkapkan, selama tahun 2017, pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan, masih dalam tahap koordinasi dan pembinaan.
“Mulai awal tahun 2018, seluruh jenis pelanggaran yang ditemukan, langsung ditindaklanjuti secara hukum, sesuai peraturan perundang-undangan berlaku,” tegas Magner Sinaga.

       Magner menjelaskan, selama ini, pihaknya juga terus memberi pemahaman kepada seluruh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja, terkait hak dan kewajiban yang harus dipahami bersama.
“Kami juga akui, selama ini masih ditemukan sejumlah perusahaan terutama di lokasi pertambangan nikel yang belum mematuhi aturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, seperti penggunaan sefty atau alat keselamatan lainnya,” imbuhnya.
Karena itu, dengan keterbatasan pengawas ketenagakerjaan yang harus mengawasi 7.252 perusahaan mempekerjakan 91.100 karyawan, seluruh elemen masyarakat  juga diminta berperan aktif mengawasi pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan.
Ia menyebutkan bahwa tenaga pengawas ketenagakerjaan yang mengantongi sertifikasi penyidik tidak lebih dari 10 orang, sehingga akan sulit untuk melakukan pengawasan yang maksimal.(anjas)

Leave a Reply