Pemprov Sulut Sosialisasi Hak Anggota DPRD-Kepala Daerah

    Manado, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan sosialisasi kebijakan hak-hak anggota DPRD dan kepala daerah untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas legislatif dan eksekutif.
“Ini untuk menjamin agar tugas dan fungsi serta hak-hak anggota DPRD dan kepala daerah/wakil kepala daerah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jhon Palandung di Manado, Kamis.
Terjaminnya fungsi serta hak-hak eksekutif dan legislatif turut menentukan keberhasilan aparatur dalam mengemban tugas dan tanggung jawab.
“Diharapkan akan muncul pelayanan secara maksimal bagi kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa,” katanya.
Dia berharap, seluruh peserta sosialisasi  memberikan perhatian  sungguh-sungguh terhadap setiap materi yang disampaikan.

    “Mudah-mudahan memperoleh pengetahuan yang baru sebagai modal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang diemban terutama membantu memperlancar tugas memajukan masyarakat, daerah dan bangsa.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dr Jemmy Kumendong yang didampingi Kepala Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rollies Rondonuwu, AP menjelaskan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman ASN mengenai peraturan kebijakan hak-hak anggota DPRD dan kepala daerah serta kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan administrasi kepala daerah dan DPRD.
Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman ASN mengenai isu-isu strategis pemerintahan daerah, serta proses penerbitan izin luar negeri kepala daerah dan PAW.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 4 =