Pemprov Sumsel Mengabaikan Rekomendasi BPKRI

Palembang, jurnalsumatra.com – Fitra Sumsel kembali mengkritisi anggaran Pemprov Sumsel yang telah diaudit oleh BPK RI. Kali ini Fitra melalui kordinatornya Nunik Handayani melalui surat elektroniknya yang diterima redaksi jurnalsumatra.com menyatakan.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terutama pada pasal 20 ayat 1 & 2 menyatakan bahwa: (1). Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Maka berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI No 10/LHP/XVIII.PLG/01/2020 tertanggal 31 Januari 2020 pada BAB IV tentang Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan, yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, telah melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan dari tahun 2005 sampai tahun 2019, diketahui telah memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti sebanyak 1.655 rekomendasi, sementara tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.115 rekomendasi atau 67,37%. Adapun tindak lanjut yang belum sesuai sebanyak 325 rekomendasi atau (19,63%)  serta sebanyak 215 rekomendasi atau 13% yang belum ditindaklanjuti.

Sementara dari hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 Semester I, telah menemukan adanya indikasi merugikan keuangan negara khususnya pada dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang ( PUBMTR) dan telah     memberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti, tetapi sampai pemeriksaan periode berikutnya Pemrov Sumsel belum menindaklanjutinya. Termasuk diantaranya yang belum ditindaklanjuti dari hasil pemeriksaan BPK-RI pada Semester I dengan judul temuan sebagai berikut:

  1. Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp 3.462.958..214 dan denda keterlambatan belum dikenakan sanksi pembayaran sebesar Rp. 587.197.560,-. Dengan nilai rekomendasi sebesar Rp. 4.049.155.774,04
  2. Kualitas atas tiga paket pekerjaan pada Dinas PUBM dan Tata Ruang tidak sesuai standar dan spesifikasi Teknis senilai Rp. 975.259.709,-
  3. Pada Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang tahap II yg dilaksanakan secara berlarut larut sehingga mengakibatkan anggaran yg dipergunakan melebihi dari anggaran perencanaan yg mengakibatkan terjadinya pemborosan anggaran sebesar Rp. 39.646.980.347,- serta kelebihan pembayaran disebabkan karena adanya pengurangan volume sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kontrak yg telah disepakati, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 227.434.154,-

Berikut adalah tabel kemahalan harga pada pembangunan jembatan Musi VI Palembang, pada tahun anggaran 2018:

Atas permasalahan tersebut, maka FITRA Sumsel mendesak agar KPK dan Inspektorat daerah serta APH terkait untuk segera memeriksa dan memproses secara hukum pihak pihak terkait yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan daerah. Serta meminta pada para pihak yang telah melanggar kesepakatan kontrak segera mengembalikan ke kas daerah. (nunik fitra)