Pemprov Sumsel Tidak Serius Urus Rakyatnya

Palembang, jurnalsumatra.com – Fitra Sumsel melalui kordinatornya Nunik Handayani mengomentari perkara APBD Sumsel yang kini tengah mengalami stagnasi, melalui siaran pernya diterma redaksi jurnalsumatra.com, Sabtu (18/1/2020).

Nunik menyatakan secara normatif, Draft Rancangan APBD seharusnya telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) paling lambat pada tanggal 31 Desember.

Namun ternyata hal ini tidak berlaku pada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Karena sampai saat ini (pertengahan bulan Januari 2020), ternyata Pemprov Sumatera Selatan masih belum memiliki perda APBD sebagai dokumen pedoman dalam melaksankan pembangunan diwilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagaimana hasil rapat paripurna X DPRD Prov Sumsel, yang semestinya pengesahan Perda APBD dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2020, dinyatakan ditunda sampai dengan waktu tidak jelas entah kapan akan dilaksankan, dikarenakan kepala derah tidak ada ditempat.

Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidak seriusan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengurus rakyatnya melalui pembangunan yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

Hal ini dibuktikan dengan lambannya proses pembahasan dokumen perencanaan pembangunan (Perda APBD ). Keterlambatan pengesahan APBD ini terkesan disengaja tanpa ada upaya untuk segera menyelesaikan proses pembahasan APBD untuk segera disahkan menjadi Perda APBD yang akan digunakan menjadi dokumen wajib sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan diwilayah Propvinsi Sumatera Selatan.

DPRD sebagai lembaga legislatif seyogyanya selain memberikan kritik dan peringatan terhadap eksekutif (kepala daerah) agar dalam langkah menyusun APBD mengikuti prosedur hukum administrasi yang telah ditentukan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, sehingga berjalan sesuai sebagaimana yang seharusnya telah diatur,

salah satu diantaranya adalah dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sudah sangat jelas mengatur jadwal penyusunan APBD. Bahwa APBD untuk tahun anggaran berkenaan, tahapan penyusunannya dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya yaitu meliputi:

  1. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Kepala Daerah maksimal akhir Mei (Pasal 82 ayat 2).
  2. Penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD maksimal pertengahan Juni (Pasal 87 ayat 1).
  3. Kesepakatan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD maksimal minggu ke-1 Juli (Pasal 87 ayat 3).
  4. Penetapan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam bentuk peraturan Kepala Daerah untuk disampaikan kepada para Kepala SKPD maksimal awal Agustus (Pasal 89 ayat 5).
  5. Penyusunan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September (Pasal 90 s/d 99).
  6. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kepada DPRD untuk dibahas dengan Panitia anggaran maksimal awal Oktober (Pasal 104 ayat 1).
  7. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD atas RAPBD maksimal satu bulan sebelum pelaksanaan anggaran (Pasal 105 ayat 3c), dengan demikian alokasi pembahasan RAPBD disediakan waktu selama 2 bulan (Oktober dan November).
  8. Penyampaian RAPBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk RAPBD Provinsi dan kepada Gubernur untuk RAPBD Kabupaten/Kota untuk dilakukan evaluasi maksimal 3 hari setelah tanggal persetujuan bersama (Pasal 110 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1).
  9. Evaluasi RAPBD oleh Menteri Dalam Negeri untuk RAPBD Provinsi dan oleh Gubernur untuk RAPBD Kabupaten/Kota maksimal selama 15 hari (Pasal 110 ayat 5 dan Pasal 111 ayat 5).
  10. Perbaikan RAPBD atas hasil evaluasi maksimal selama 7 hari setelah diterimanya hasil evaluasi (Pasal 110 ayat 7 dan Pasal 111 ayat 7).
  11. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD (Perda APBD) dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD maksimal tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya (Pasal 116 ayat 2).

Dengan terlambatnya proses pengesahan Perda APBD ini maka bisa dibilang bahwa mereka dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengabaikan peraturan yang ada, selain itu juga telah mengabaikan kepentingan masyarakat Sumatera Selatan secara lebih luas.

Karena dengan terlambat proses pengesasahan APBD, maka secara otomatis proses pelaksanaan pembangunanpun akan molor dan bisa dipastikan pelaksanaan pembangunanpun tidak akan optimal.“Bagaimana mau belanjanya berkualitas jika harusnya anggaran digunakan dalam waktu 11 bulan jadi harus 9 atau 8 bulan saja.

Akibatnya diakhir tahun mereka akan  jorjoran dalam menghabiskan anggaran, bahkan sering kali demi penyerapan anggaran yang tinggi, belanja yang dilakukan pemerintah daerah menjadi tidak berkualitas. Sehingga tujuan pembangunan yang diharapkan, yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat hanya sebatas ungkapan kata kata, belum sampai tahap pada implementasi.(rilis/nunikfitra)