Pemprov Sumut Sosialisasikan Peraturan Mendagri Tentang Kependudukan

     Medan , jurnalsumatra.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Utara menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 untuk bisa mendapatkan data kependudukan yang valid.
“Sosialisasi bertujuan agar peraturan tentang persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta lainnya menyangkut data kependudukan itu semakin dipahami,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Sumut, Ahmad Zaki di Medan, Kamis.
Bimbingan teknis pemanfaatan data kependudukan bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota itu digelar di Medan dan berlangsung hingga 3 November.
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, David Yama menyebutkan, sosialisasi dan bimbingan teknis sangat penting dilakukan agar peraturan itu dijalankan sesuai ketentuan.
Peraturan Mendagri Nomor 61 tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik itu merupakan tindak lanjut dari undang-undang.
Undang-Undang itu adalah UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Menurut David, dengan dilakukannya secara benar peraturan itu, maka data kependudukan di Indonesia secara menyeluruh bisa benar-benar valid dan terkini sehingga pemerintah dan masyarakat sama-sama merasakan manfaat data itu.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 20 =