Pencalonan HDMY Sudah Memenuhi Syarat

Palembang, jurnalsumatra.com – PTUN Palembang kembali menggelar sidang perkara Nomor 39/G/2018/PTUN -PLG dengan agenda penyampaian alat bukti tergugat 1 dan tergugat intervensi II,  Rabu (15/08/2018). Dalam sidang tersebut,  tim kuasa hukum Herman Deru dan Mawardi Yahya (HDMY)  yakni Dhaby Gumayra SH MH memberikan alat bukti terkait pencalonan HDMY.

Kuasa Hukum tergugat intervensi Herman Deru dan Mawardi Yahya yakni Dhaby Gumayra SH MH mengatakan,  kuasa hukum penggugat itu yang ngawur.  Pasalnya,  Pengacara penggugat yang tidak bisa membuktikan SK mandat dari Waksekjen. “SK DPP itu ditandatangani Ketum dan Sekjen.  Jadi kami merasa pengacara penggugat tidak dapat memberikan bukti dokumen SK mandat yang menurut mereka ditandatangani Wasekjen, ” katanya.

Dhaby mengungkapkan,  terkait pencalonan HDMY, seluruh dokumen B1 KWK,  B2 KWK,  B3 KWK dan B4 KWK itu ada.  Secara peraturan dokumen pencalonan itu ada dan diserahkan ke KPU Sumsel.  “Dokumen B1 KWK, B2 KWK,  B3 KWK dan  B4 KWK asli yang ditandatangani Ketum dan Sekjen telah diserahkan ke KPU Sumsel.  Menurut kami dokumen itu sudah lengkap dan tidak ada yang salah,” bebernya.

Dhaby menjelaskan,  terkait pencalonan dari DPD Partai Hanura,  Ketua DPD kan Hendri Zainuddin.  Pak Hendri yang punya SK. “Seluruh dokumen yang kami serahkan ke KPU sudah lengkap.  Pengacara penggugat itu mimpi disiang bolong memperkarakan hal ini,” tandasnya.

Sebelumnya Ketua KPU Sumsel Aspahani menuturkan,  pihaknya menerima pendaftaran Paslon HDMY,  karena ada dokumen B1 KWK, B2 KWK,  B3 KWK dan  B4 KWK. “Untuk pendaftaran memang tidak dihadiri Ketua DPD Partai Hanura Sumsel yakni Mularis.  Tapi didampingi Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumsel Babel,” bebernya.

Tim kuasa hukum dari penggugat RM Ishak yakni Alamsyah Hanafiah mengatakan,  sidang kali ini tergugat intervensi tidak bisa membuktikan usulan DPD Hanura Sumsel kepada HDMY sebagai Cagub dan Cawagub.  Padahal berdasarkan UU Nomor 42 ayat 4 berbunyi pencalonan Cagub dan Cawagub harus dari usulan DPD Partai tingkat Provinsi.

“Dalam perkara ini, Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Sumsel tidak pernah mengusulkan HDMY sebagai Cagub dan Cawagub ke DPP Hanura.   Selain itu,  pendaftaran HDMY ke KPU Sumsel tidak didampingi Ketua dan Sekretaris DPD Hanura Sumsel. Sehingga tidak sah pencalonan HDMY ke KPU Sumsel,  ” ujarnya.

Alamsyah menjelaskan,  tergugat intervensi juga tidak bisa membuktikan surat pengambilalihan DPP saat pendaftaran HDMY ke KPU Sumsel. “Tidak ada bukti usulan dari Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Sumsel kepada HDMY inilah yang kita gugat. Karena pencalonan Cagub dan Cawagub berdasarkan usulan DPD Partai tingkat provinsi, ” tegasnya.

Menurutnya,  sebagai penyelenggara KPU Sumsel tidak melakukan fungsinya yakni melakukan verifikasi. “KPU Sumsel kurang teliti karena tidak melakukan verifikasi terkait   SK usulan DPD Partai Hanura Sumsel dan surat pengambilalihan DPP Hanura saat HDMY mendaftar ke KPU Sumsel. Senin tanggal 20 Agustus nanti sidang akn dilanjutkan kembali dengan agenda bukti saksi dari kita dan SK dari tergugat 1 dan tergugat intervensi terkait usulan DPD Partai Hanura Sumsel, ” bebernya.

Berdasarkan sidang tergugat 1 yakni KPU Sumsel hanya memberikan alat bukti Model B1 KWK Partai Hanura No SKEP/B/048/DPP-Hanura/XII/2017 tentang persetujuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Herman Deru dan Mawardi Yahya tertanggal 18 Agustus 2017. Selain itu,  KPU Sumsel Jug menyerahkan alat bukti Model B KWK parpol tentang suray pencalonan dari gabungan partai politik pendukung Herman Deru dan Mawardi Yahya tanggal 8 Januari 2018, serta model B-2 KWK parpol tentang surat pernyataan kesepakatan gabungan partai politik dalam pencalonan Cagub dan Cawagug Herman Deru dan Mawardi Yahya.

Sedangkan tim kuasa hukum dari tergugat intervensi II menyerahkan 10 alat bukti yakni fotocopy Herman Deru dan Mawardi Yahya,  SK KPU Sumsel Nomor 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018  tentang penetapan paslon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018.

Alat bukti ketiga yakni SK KPU Sumsel Nomor 4/PL.03.3-Kpt/16/II/2018 tentang penetapan nomor urut paslon Cagub dan Cawagub Provinsi Sumsel 2018. Selanjutnya,  model B KWK Parpol,  model B1 KWK parpol keputusan DPP Partai Politik tentang persetujuan Paslon Cagub dan Cawagub.

Kemudian alat bukti keenam adalah model B2 KWK parpol yakni surat pernyataan kesepakatan partai politik gabungab dalam pencalonan Cagub dan Cawagub, model B3 KWK Parp yakni surat pernyataan kesepakatan antara partai gabungab paslon Cagub dan Cawagub.  Alat bukti kedelapan adalah model B4 KWK parpol yakni surat pernyataan kesesuaian naskah,  visi , misi dan program paslon Cagub dan Cawagub.

Kemudian alat Surat Nomor AHU 4.AH.11.01.81 perihal penyampaian surat keputusan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Hanura tanggal 12 Oktober 2017 lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH-22.AH.11.01 tahun 2017 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Hanura periode 2015-2020, dimana Fauzi Amro Ketua bidang pembinaab Wilayah Sumsel Babel dan Hendri Zainuddin yang mengantarkan tergugat intervensi mendaftar sebagai Paslon Pilkada Sumsel 2018.

Alat bukti terkhir adalah SK KPU Sumsel Nomor 430/PL.03 7 /Kpt/16/Prov/VIIU/2018 tentang penetapan Paslon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018 tanggal 12 Agustus 2018. (Yanti)

Leave a Reply