Pendataan Aset Pemprov Sumsel Belum Clear

Palembang, jurnalsumatra.com – Ketua KomisiV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  Susanto Adjis menilai sampai saat ini aset Pemerintah  Provinsi  (Pemprov) Sumsel belum clear pendataannya.

“Tidak hanya aset masalah lahan, gedung dan segala macam , sampai hari ini itu belum clear,” katanya, Selasa (18/2/2020).

Banyak sekali menurut politisi PDIP ini aset-aset ini dipindahtangankan ,” Apapun kontrak-kontrak kerja yang harusnya di revisi , ditinjau ulang , ini sebetulnya harus segera dilakukan,” katanya.

Pihaknya berharap disatu sisi Sumsel butuh pendapatan asli daerah tetapi yang tidak boleh ditutup mata dan membutakan mata soal kepentingan masyarakat.

Terkait konflik pedagang pasar induk Jakabaring dengan pihak PT Swarnadwipa Selaras Adiguna  menurutnya kalau perlu di bentuk tim investigasi untuk melihat ini.

“ Apa yang diinginkan pak Gubernur hanya menyangkut PAD tapi penyelamatan aset-aset yang dipunyai  Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan ,” katanya.

Sebelumnya Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel Mukhlis menjelaskan pemanfaatan kerjasama dilakukan dengan cara bangunan guna serah (BGS), pinjam pakai, dan sewa. Dalam BSG, ada 5 aset yang sudah berjalan dengan jangka waktu selama 30 tahun, yang awalnya dilakukan melalui proses lelang.

Saat lelang, semua peserta/ investor menawarkan keuntungan untuk daerah.

“Juga, ada pengawasan sesuai aturan gubernur. Dengan begitu, investor tidak sembarang mengubah bentuk bangunan sehingga selama 30 tahun masih bisa dimanfaatkan. Pengawasan dan pendataan aset itu juga dilakukan masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah).Karena sifatnya dikerjasamakan dan masih milik provinsi, persetujuan DPRD tidak diperlukan. Meski begitu, naskah kerjasama tetap diinformasikan ke DPRD agar bisa dipelajari bersama untuk pengembangan aset,” jelas Mukhlis saat menerima Komisi C DPRD Provinsi Jateng , selasa (4/2) lalu.

Soal Jakabaring, kata dia, merupakan aset yang dikelola PT. Jakabaring Sport City.  Luas lahannya yakni 23.900 m² dan luas bangunan 4.000 m².

“Kontribusi pembagian keuntungan yakni 50 persen dari pendapatan bersih,” katanya.(udy)