Penerima Hibah Muaraenim Belum Laporkan PertanggungJawabannya

Palembang, jurnalsumatra.com – Puluhan penerima dan hibah di Kabupaten Muaraenim Sumsel, belum laporkan pertanggung jawabannya bernilai puluhan milyard, ujar nunik handayani kordinator LSM FITRA Sumsel kepada jurnalsumatra.com melalui siaran persya.

Nunik menjelaskan Sebagaimana telah diatur dalam tupoksinya sebagai OPD yg menjadi leading sector dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim sebagai pengelola dana hibah yang menyalurkan kepada masyarakat, berkewajiban untuk meneliti kelengkapan berkas permohonan, menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan selanjutnya menyerahkan dokumen kepada bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk direalisasikan pencairannya.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah merupakan unit kerja yang mengelola dana dana hibah pada  Badan/Lembaga/Organisasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu merupakan unit kerja yang mengelola hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan – Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Masyarakat/Swasta, sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinas Perkim) merupakan leading sector yg terkait pemberian hibah kepada kelompok/anggota masyarakat, ungkap Nunik.

Dari hasil pengujian yg dilakukan oleh tim pemeriksa BPK pada LHP Nomor 23.B/LHP/XVIII.PLG/05/2018 tanggal 2 Mei 2018  menyebutkan belanja hibah sebagaimana yang tertuang dalam surat Keputusan Bupati Nomor 492/KPTS/BPKAD/2017 tentang Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang yang akan dihibahkan pada tahun 2017 serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang  antara lain adalah mengatur tentang penerima hibah harus membuat laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan dana  hibah yang telah diterimanya, serta menyampaikan laporan penggunaan dana hibah paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh kegiatan atau tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya, artinya paling lambat adalah pada tanggal 10 Januari tahun 2018.

Ternyata sampai dengan berakhirnya pemeriksaan intern pada tanggal 10 Maret 2018, seluruh masyarakat penerima hibah belum ada yg menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan total anggaran sebesar Rp.11.353.000.000,00. Program ini berada di dibawah leading sector Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Berikut adalah program yang telah dilakukan :

Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari dana APBD 2017 dan diberikan pada masyarakat berpenghasilan rendah di 3 kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gelumbang dan  Kecamatan Rambang Dangku, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,-.

Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni, dengan biaya bersumber dari Dana Aloksi Khusus (DAK) tahun anggaran 2017 dengan total anggaran sebesar Rp. 7.429.000.000,- yg di bagikan pada masyarakat di tiga kecamatan, yaitu Kec. Sungai Rotan, Kecamatan Belimbing dan kecamatan Gelumbang.

Program Hibah Pengelolaan Air Limbah setempat 3 dengan total dana hibah sebesar Rp. 1.389.000.000,- yg diberikan kepada (KSM Enim Sepakat Kecamatan Muara Enim) (KSM Tunas Mulya Kecamatan Lawang Kidul) dan KSM Maju Bersama Kecamatan Ujan Mas).

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) diberikan di 3 Desa yaitu Desa Karang Endah Selatan – Kecamatan Gelumbang, Desa Suka Merindu dan Desa Tanding Marga Kecamatan Sungai Rotan, dengan total dana hibah sebesar Rp. 735.000.000

Sementara dari hasil pemeriksaan yg dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yg menjadi leading sectornya, bahwa berdasarkan hasil LPJnya, terdapat belanja hibah yang terlambat dipertanggungjawabkan oleh penerima dana hibah sebesar Rp. 5.587.190.000,00. Berdasarkan hasil konfirmasi pada Bendahara bantuan pada PPKD, ternyata laporan yg disampaikan belum sesuai/tidak lengkap sehingga laporan tersebut dikembalikan lagi ke penerima hibah untuk kemudian diperbaiki sesuai dengan peraturan yg telah ditetapkan. Berikut adalah daftar penerima dana hibah dari dana BOS yg terlambat menyampaikan LPJnya melampaui batas waktu ketentuan yg telah disepakati:

  1. Ada 13 SD Swasta / SDLB Swasta penerima dana hibah yg bersumber dari dana BOS dan tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Lawang Kidul, Kec. Ujan Mas, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Muara Enom dan Kecamatan RambangDangku
  2. Sebanyak 18 SMP swasta penerima dana hibah yg bersumber dari dana BOS dan tersebar di 10 kecamatan.
  3. Sebanyak 10 MI Negeri penerima dana hibah yg bersumber dari dana BOS yg tersebar di 6 kecamatan.
  4. Sebanyak 32 MI Swasta penerima dana hibah yg bersumber dari dana BOS
  5. Dan sebanyak satu MTS Swasta yg berada di kecamatan Belida Darat
  6. Sebanyak 204 TK/PAUD/TPA/KB penerima dana hibah yg bersumber dari dana DAK untuk Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( BOP PAUD ).

Kondisi tersebut telah melanggar Peraturan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu pada pasal 16 ayat (1) yang menyatakan penerima hibah berupa uang harus menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

Permasalahan tersebut bisa berdampak pada terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan merugikan keuangan negara. Maka FITRA Sumsel berharap kepada masyarakat agar turut terlibat dalam melakukan pengawasan dan penggunaan uang negara, agar tepat sasaran, yaitu terciptanya masyakat yg cerdas dan sejahtera.(nunik Handayani)

Leave a Reply