Pengadaan Barang/Jasa PSDA Sumsel Langgar Perpres

Palembang, jurnalsumatra.com – Puluhan paket Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya bernilai total Rp3,4 Miliar sumber dana APBD/APBDP tahun 2019 dilingkup Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan tak jelas rimbanya

Pengadaan Barang/Jasa dana APBD/APBDP tahun 2019 dilingkup Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan diduga keras melanggar  Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No. 09 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Melalui Penyedia 

Data dan Informasi yang dihimpun JURNALSUMATRA dan DETEKTIFSWASTA, sesuai data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Penyedia  Dinas PSDA Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2019 yang ditayangkan di portal pengadaan nasional, terdapat sebanyak 22 paket  Pengadaan Barang/Jasa  yang dilaksanakan  dengan  metode  PENUNJUKAN LANGSUNG  dan  PENGADAAN LANGSUNG,  yakni  2 Paket Jasa lainnya, 12 Paket  Pekerjaan Konstruksi, dan 8 Paket  Jasa Konsultansi. 

Adapun paket dimaksud, untuk PENUNJUKAN LANGSUNG,antara lain : Jasa Kebersihan Kantor apbd 2019, Pagu Rp 300 Juta Kode RUP 21330227 ; Pembuatan Aplikasi Elektronik Dinas PSDA, APBD 2019 Pagu Rp 100 Juta. PENGADAAN LANGSUNG,  Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Desa Germidar Ilir, APBDP 2019 Pagu Rp 218.200.000  ; Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Desa Lesung Batu, APBDP 2019, Pagu Rp 218.200.000,- ; Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Desa Siring Agung APBD 2019, Pagu Rp 2018.200.000,- ; Pemeliharaan DIR Irigasi Lbk Lorok APBDP 2019, Pagu Rp 223.980.000,- ; Survey Inventarisasi Perkuatan Tebing Sungai Kab. OKU Timur APBDP 2019 Pagu Rp 115.950.000,- ; Survey Inventarisasi Perkuatan Tebing Sungai Kab. Ogan Ilir APBD 2019, Pagu Rp 115.950.000,- ; Survey Inventarisasi Pengendalian Banjir Kab. OKI dan OI APBDP 2019, Pagu Rp 122.795.000,-  dan lainnya.   

Hasil penelusuran di LPSE Sumselprov,  Pengadaan seluruh paket tersebut  TIDAK DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI LPSE Sumselprov. Bahkan sampai hari ini 21 Februari 2019  HASIL PENGADAAN JUGA TIDAK DICATATKAN di lpse. Sumselprov 4.3.    

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut  diduga keras melanggar  Peraturan Presiden (PERPRES)  No. 16 tahun  2018 tentang  PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  khususnya Pasal 5 dan 6 yang berbunyi :  KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik  (Pasal 5.e)  dan PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA   menerapkan prinsip :  efisien; efektif; transparan ; terbuka; bersaing ; adil ; dan akuntabel  Pasal 6) ;  Peraturan  LKPP No. 9  tahun  2018,Pasal 2 dan 3  intinya menyatakan :  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  Melalui Penyedia dengan Metode  PENUNJUKAN LANGSUNG dan PENGADAAN LANGSUNG  Dilakukan Melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung ;  Keputusan  DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LKPP No. 5 TAHUN 2018 Tentang STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN MELALUI PENGADAAN LANGSUNG UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA/JASA KONSULTANSI, dan LAMPIRAN, antara lain menyatakan :  PPK mengirimkan SPPBJ kepada Calon Penyedia dan Memasukkan Data SPPBJ pada Aplikasi SPSE, dan  SURAT  EDARAN (SE)  KEPALA LKPP No. 2 Tahun 2019 Tgl. 28 Februari 2019  Tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, menegaskan  bahwa  : PENGADAAN LANGSUNG dan PENJUKAN LANGSUNG  Menggunakan Aplikasi Non Tender SPSE Versi 4.3, setidaknya Melaksanakan Pencatatan Nilai Kontrak pada Aplikasi e-Kontrak SPSE Versi 4.3 untuk seluruh Pengadaan, baik melalui Tender maupun Non Tender.

Tidak hanya itu,  khusus  untuk 2  paket Jasa Lainnya  yang dilaksanakan dengan cara    PENUNJUKAN  LANGSUNG  yakni : JASA KEBERSIHAN KANTOR Pagu Rp 300 Juta dan PEMBUATAN APLIKASI ELEKTRONIK DINAS PSDA Pagu Rp 100 Juta  diduga keras tidak memenuhi Kriteria sebagaimana diatur dalam  PERPRES No. 16 Tahun 2018  Pasal 38  Ayat (4) dan Ayat (5) yang berbunyi : Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Upaya Konfirmasi  kepada Kepala Dinas PSDA Prov. Sumsel  selaku Pengguna Anggaran (PA)  Darma Budhy belum berhasil. JURNALSUMATRA    yang berusaha menemui Darma Budhy di kantornya (21/02/2020) tidak berada di tempat  (tim)