Pengamat Nilai Perda KTR Abaikan Penyelesaian Sengketa PUU

Jakarta, jurnalsumatra.com – Pengamat Hukum Fitrani Ahlan Sjarif menilai revisi Perda Nomor 12/2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah mengabaikan kesepakatan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan (PUU) melalui jalur non-litigasi antara Pemkot Bogor dan para pemangku kepentingan industri hasil tembakau.
Dalam keterangan yang diterima, Kamis, Fitrani Ahlan Sjarif, mengungkapkan ahli KemenkumHAM dalam sidang sengketa PUU telah menyatakan bahwa larangan pemajangan produk rokok di toko ritel bertentangan dengan peraturan nasional yaitu PP 109 Tahun 2012.
“Maka revisi Perda yang disusun oleh Pemkot Bogor seharusnya diubah menyesuaikan peraturan yang lebih tinggi,” ungkap Fitriani.
Menurut dia, wewenang pemerintah daerah dalam membuat kebijakan sangat jelas koridornya dalam Undang-undang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan.
Dengan demikian, katanya, otonomi daerah tidak boleh melegalkan pemerintah daerah untuk membuat aturan dengan seenaknya.
“Muatan lokal boleh ditambahkan pemerintah daerah sebagai buah otonomi daerah tetapi tetap ada koridor hukumnya. Artinya muatan lokal tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan nasional,¿ kata Fitriani yang juga hadir di dalam sidang sengketa tersebut.
Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan sidang pemeriksaan perkara sengketa PUU non-litigasi, para pihak telah sepakat bahwa Perda KTR yang memuat larangan pemajangan produk rokok tersebut bertentangan dengan peraturan nasional.
Ada lima butir kesepakatan sidang sengketa tersebut, yakni pertama, Perda Kota Bogor Nomor 12/2009 harus disesuaikan dengan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Kedua, Perwali Bogor Nomor 3/2014 akan diajukan untuk dicabut, ketiga, dalam proses penyesuaian atau revisi Perda Kota Bogor 12/2009 wajib melibatkan para stakeholder atau pemangku kepentingan.

Keempat, selama menunggu proses perubahan Perda Kota Bogor 12/2009, Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan ketentuan Perda Kota Bogor 12/2009 sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP).
Kelima, pihak pemohon mematuhi Perda Kota Bogor 12/2009 sampai dengan disahkannya peraturan daerah pengganti sesuai dengan ketentuan PP 109/2012.
Sidang yang berlangsung pada 20 September 2018 itu dihadiri oleh Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) sebagai pemohon, perwakilan dari Pemkot Bogor dan satu orang ahli.
Namun kesepakatan tersebut, menurut Fitriani, telah dilanggar oleh Pemkot Bogor dengan menerbitkan revisi Perda KTR yang masih memuat larangan pemajangan produk rokok di toko ritel.
Selain itu, penyusunan dan pengesahan revisi Perda KTR dilakukan tanpa melibatkan pemangku kepentingan.
Pada diskusi KTR baru-baru ini, perwakilan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Agus Rahmanto juga menyampaikan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.
“KTR termasuk kategori Perda yang difasilitasi, maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan,” kata Agus.
Kabag Hukum Setdakot Bogor Novy Hasby meminta agar pihak-pihak yang merasa dirugikan langsung oleh Perda KTR dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung.
“Ada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Masyarakat yang protes dengan sebuah aturan yang merugikan, mereka bisa melakukan judicial review,” sahut Hasby.
Pemkot Bogor telah merevisi Perda KTR  dengan memperketat aturan dan memperluas wilayahnya, bahkan yang terbaru Pemkot Bogor juga memasukkan sisha, rokok elektronik dan vape ke dalam item yang diatur dalam Perda.(anjas)

Leave a Reply