Pengelola Air Gili Trawangan Terancam Dua Tahun

     Mataram,jurnalsumatra.com – Direktur perusahaan pengelola sumber daya air PT Berkat Air Laut, JM, yang ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan Hak Guna Usaha Air (HGUA) di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, terancam pidana dua tahun penjara dengan denda lima juta rupiah.

Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat AKBP Darsono Setyo Adjie saat dihubungi wartawan di Mataram, Senin, menjelaskan ancaman pidana yang diterapkan dalam kasus penyalahgunaan HGUA ini merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 11/1974 tentang Pengairan.

“Dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA, Mahkamah Konstitusi menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan untuk mencegah kekosongan hukum hingga adanya pembentukan undang-undang baru. Karenanya, segala bentuk pengelolaan air tidak lagi berdasar aturan Undang-Undang SDA, tetapi Undang-Undang Pengairan,” kata Darsono.

Hal itu diungkapkannya sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan uji materi yang diajukan PP Muhammadiyah, Perkumpulan Vanaprastha dan beberapa pemohon perseorangan pada Februari 2015. Dalam putusan nomor 85/PUU-XII/2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA).

Menurut pendapat hakim Mahkamah Konstitusi, kata dia, undang-undang yang disusun atas perubahan dan penambahan Undang-Undang Nomor 11/1974 tentang Pengairan itu dinilai tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air, salah satunya tentang praktik izin HGUA yang diberikan pemerintah kepada badan usaha atau pun pihak swasta.

Dalam kaidahnya, HGUA tidak boleh diartikan sebagai pemberian hak penguasaan sumber daya air, sungai, danau, atau pun rawa. Melainkan, HGUA menjadi instrumen pengendalian yang harus digunakan pemerintah untuk menentukan jatah air yang dapat diambil oleh pihak swasta.

Sebagaimana penafsiran konstitusi negara yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, bahwa secara tegas melarang penguasaan sumber daya alam di bawah kendali perorangan atau pun yang bersifat monopoli. Karena itu, izin HGUA yang dikeluarkan pemerintah bagi pihak swasta harus melibatkan peran masyarakat.

Darsono dalam penanganan kasus ini menjelaskan bahwa penyidik dalam waktu dekat akan melimpahkan untuk kali keduanya berkas yang menyeret Direktur PT BAL sebagai tersangka ke tangan jaksa peneliti Kejati NTB.

Petunjuk yang menjadi alasan pengembalian berkasnya pada dua pekan lalu  telah rampung. Hal itu berkaitan dengan penyitaan barang bukti berupa mesin bor air tanah beserta gudang perusahaan yang terletak di sentra Gili Trawangan. Dalam  pemenuhan petunjuk jaksa yang terlaksana pada pekan lalu, Darsono turut mengajak para pejabat dari unsur Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk menyaksikan penyitaan yang disertai dengan permintaan kepada pihak perusahaan untuk tetap mengoperasikan mesin agar kebutuhan masyarakat setempat tetap terpenuhi.

Menurut informasi yang dihimpun, PT Berkat Air Laut (BAL) beroperasi di Gili Trawangan dengan menjual air bersih kepada masyarakat, para pengusaha, maupun fasilitas umum setempat, terhitung sejak 2011. Meskipun dijual dengan standar harga yang cukup tinggi, namun air bersih produksi PT BAL tetap diminati dan layaknya sudah menjadi kebutuhan primer di Gili Trawangan.

Namun belakangan muncul dugaan bahwa PT BAL yang memulai usahanya di Gili Trawangan dengan mengantongi izin penyulingan air laut menjadi air bersih itu hanya menjadi “kedok”, karena sejak 2011, PT BAL diduga secara ilegal telah memproduksi air bersih dari hasil pengeboran air tanah.(anjas)

Leave a Reply