Penyalahgunaan Dana Desa Diserahkan Ke Inspektorat

OKUTimur, sumsel,jurnalsumatra.com – Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya memeriksa LKPD dalam penyaluran dana desa. Apabila terjadi penyahgunaan dana desa berbau tindak pidana korupsi akan maka diserahkan ke Inspektorat Daerah untuk ditindaklanjuti.

Hal itu diungkapkan Kepala subauditorat Sumsel 1 BPK RI, Ali Thoyibi, SE.Ak. M.Ak. CA saat menjadi pembicara di Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes yang diselanggrakan oleh BPKP di Aula Hotel Parai Tani Martapura, Senin (7/5/2018).

Ali Thoyibi mengatakan, BPKP hanya memeriksa LKPD pemerintah daerah OKU Timur dan tidak sampai ke desa-desa untuk menguji esensi bantuan keuangan dana desa apakah penyalurannya ada atau  tidak. “Setelah diperiksa ternyata ada dan sudah sesuai,” ujarnya.

Ali Thoyibi menjelaskan,   jika ada penyahgunaan desa yg berbau tindak pidana korupsi akan maka diserahkan ke Inspektorat Daerah untuk ditindaklanjuti atau bisa jika dengan mempeluas prosedur pemeriksaan sampai kedesa. Karena pemeriksaan ini butuh biaya yang tinggi makanya kita tidak sampai ke desa dan jika terjadi penyimpangan yang dananya kecil kami serahkan ke Inspektorat Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Dearah harus meningkatkan SDM di Ispektorat agar kualitas hasil pemeriksaan baik. “Jadi jika desa masih tidak bisa mengelola dana desa maka yang kami salahkan adalah pemerintah daerahnya,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, tugas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP salah satunya adalah memeriksa pemerintah daerah. Namun untuk instansi vertikal tidak diperiksa. BPKP sudah memiliki kode etik dalam pemeriksaan, makanya BPKP dilarang menerima apapun dalam pemeriksaan.

“BPKP memeriksa tiga jenis pemeriksaan yakni keuangan, kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu. Saya tegaskan,  jika ada anggota BPKP yang meminta uang dalam pemeriksaan segera laporkan ke polisi agar ditangkap,” papar Ali Thoyibi.

Menangapi pernyataan BPKP  tersebut,  Bupati OKU Timur Kholid Mawardi yang menjadi moderator dalam acara itu mengungkapkan, jika desa tidak sukses menyalurkan dana desa maka yang salah adalah kepala OPD nya. “Jika penyaluran dana desa tidak sukses maka kepala OPD-nya tidak sukses,” pungkasnya. (jek)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 1 =