Perbedaan Pandangan RPJMD Antara eksekutif Legislatif Sumsel

Palembang, jurnalsumatra.com – Alotnya pembahasan RPJMD Sumsel 2018 – 2023 karena adanya perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif, hal ini dinyatakan oleh Deputy MAKI Sumsel Feri Kurniawan.

“Karena RKPD 2018 dengan dasar RPJMD 2013 – 2018 akan direvisi oleh Pemprov Sumsel dengan dasar RPJMD 2018 – 2023 menyesuaikan visi dan misi Pasangan Gubernur terpilih maka program pembangunan yang telah tersosialisasi oleh para anggota Dewan ke konstituenya terkesan menjadi informasi hoax”, ujar feri lebih lanjut.

Salah satu contohnya adalah perubahan anggaran belanja bantuan ke daerah bawahan menjadi lebih kecil dari yg semula Rp. 321  milyar menjadi Rp. 217 milyar.

Tentulah hal ini menjadi bumerang bagi para legislator yg telah mensosialisasikan program pembangunan berdasarkan usulanya namun di revisi oleh Pemprov Sumsel.

Perda yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan antara Pemprov Sumsel periode pemerintahan sebelumnya dengan DPRD Sumsel terkesan dimentahkan karena perubahan RPJMD.

Seandainya perubahan RPJMD ini tidak terjadi pada tahun politis menjelang Pemilihan Legislatif tentunya tidak akan mendapat respon negative dari Legislatif.

Berpayah – payah dan berdarah – darah para anggota Dewan  memasukkan program pembangunan dalam APBD Sumsel 2019 untuk konstituenya namun di mentahkan kembali ketika penyusunan RKPD perubahan.

Dampak dari perseteruan eksekutif dan legislatif dalam penyusunan RKPD 2019 adalah terhambatnya pembayaran gaji para honorer dan lain – lain.

Tidak ada yang salah diantara keduanya eksekutif dan legislatif karena Perda sudah di tetapkan namun ada hak merubah RKPD oleh eksekutif yg terpilih dalam Pilkada dan ini berdampak besar bagi para legislator.

Ketika eksekutif mengakomodir keinginan legislatif maka RPJMD 2018 – 2023 yang sedang di  ahas akan bertentangan dengan RKPD 2018.

Kesalahan ini akan di tanggung oleh Pemprov Sumsel namun bila revisi RKPD 2018 di setujui oleh DPRD Sumsel maka kepercayaan konstituen kepada anggota Dewan pupus sudah dan dampaknya hilang suara pemilih. “Adalah tanggung jawab TAPD 2018 untuk penyusunan RKPD 2018”, ujar Deputy MAKI Sumsel lebih lanjut.

” Saya tidak tahu dasar penyusunan RKPD 2018, apakah RPJMD sebelumnya RPJPD 2005 – 2025 hanya TAPD yg bisa menjelaskan,” tambah feri.

Seandainya TAPD Pemprov Sumsel 2018 berpatokan dg RPJPD tentunya persoalan perubahan RKPD 2018 mungkin tidak terlalu signifikan. Lanjut feri.

Jika sampai akhir bulan ini belum ada kejelasan revisi RKPD 2018 maka RPJMD Sumsel akan terganjal dan merupakan  hal yang memalukan karena masyarakat akan memandangnya dari sisi negativ.

Inilah dilematisnya ketika RPJMD di bahas menjelang pemilihan legislatif karena akan berdampak besar bagi legislator yang mencalonkan dirinya kembali.

“Saya akan mendukung program pembangunan yg tidak melanggar peraturan perundangan dan akan membawa ke ranah hukum bila ada fihak yg berusaha mempertahankan kepentinganya dg cara yg melanggar peraturan perundangan, ” Tentunya di perlukan win – win solution untuk mengatasi kisruh DPRD dan Pemprov Sumsel namun tetap dalam koridor undang – undang, lebih lanjut dinyatakan MAKI dalam Siaran persnya.

Tiada toleransi dalam menegakkan aturan menjadikan pemerintahan yg bersih dan berwibawa walaupun adanya pernyataan dari ketua Pansus IV yang menyatakan seolah – olah kami ini tak dianggap.(eka)

Leave a Reply