Perindo Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Pemilu

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq, selaku pihak pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), memperbaiki permohonannya di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin.
Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 60/PUU-XVI/2018 ini menguji Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 7 UUD 1945 terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden terutama frasa “belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari tahun”.
“Ada beberapa hal yang kami perbaiki sesuai dengan saran Majelis Hakim pada sidang perbaikan kemarin,” ujar kuasa hukum Perindo, Christoforus Taufiq.
Poin pertama yang dijelaskan terkait dengan kedudukan hukum para pemohon. Dalam hal ini pemohon menyebutkan secara jelas bahwa pemohon adalah peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 9, berdasarkan keputusan KPU.
“Dengan ini mencalonkan Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 yang akan diusulkan oleh Perindo, namun terkendala dengan adanya pasal a quo,” jelas Taufiq.
Dalam perbaikan pemohon juga menyatakan telah mencantumkan beberapa perdebatan terkait frasa a quo, yang dipaparkan oleh beberapa ahli dalam pengujian pasal serupa yang sebelumnya sudah diputus oleh Mahkamah.
Kemudian pemohon juga merubah petitum permohonanya menjadi meminta Mahkamah untuk menyatakan penjelasan Pasal 169 huruf n bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat selama frasa “dua kali berturut-turut”.

Sebelumnya dalam sidang pendahuluan, pemohon mendalilkan bahwa proses pengajuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai satu pasangan terkendala dengan adanya frasa a quo, dikarenakan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah pernah menjabat sebagai wakil presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2004 hingga 2009.
Pemohon berpendapat frasa tersebut menjadi tidak relevan bila ditafsirkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dibatasi oleh masa jabatan presiden dan wakil presiden untuk menjabat dalam jabatan yang selama dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
Dalam dalilnya pemohon menyebutkan seharusnya instrumen hukum perundang-undangan tidak boleh membatasi terlebih mengamputasi hak seseorang untuk dapat menjadi presiden dan wakil presiden, meskipun telah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden dua kali masa jabatan yang sama sepanjang tidak berturut-turut.
Pemohon berpendapat Pasal 169 huruf n UU Pemilu sama sekali tidak memberikan batasan bahkan mempersempit persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden dengan mencantumkan frasa “tidak berturut-turut”.
Berdasarakan uraian tersebut, pemohon menilai penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu seharusnya dimaknai belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan berturut-turut walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 tahun.(anjas)

Leave a Reply