Perlu Class Action Untuk Hentikan Perusak Cagar Budaya

Palembang, jurnalsumatra.com – Untuk menghentikan kerusakan cagar budaya di Bukit Siguntang dan Pasar Cinde perlu adanya pemhaman eiditic atau pemahaman yang menyeluruh terhadap cagar budaya di Sumsel. Selain itu, perlu adanya partisipasi masyarakat Sumsel untuk menghentikan kegiatan pembangunan di Bukit Siguntang dan Pasar Cinde melalui gerakan masyarakat dalam bentuk class action. Apalagi hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

Hal tersebut kesimpulan dalam seminar bertajuk “Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya melalui Instrumen hukum” yang diselenggarakan Al-Jamiatul Wasliyah bekerjasama dengan FKIP Universitas Sriwijaya dengan menghadirkan narasumber Prof. Dr. Agus Aris Munandar (Guru Besar Universitas Indonesia), Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH, (Guru Besar Universitas Indonesia),  Dr. Farida R. Wargadalem (Dosen FKIP Universitas Sriwijaya), Yunita, SH, MH (Kejaksaan Propinsi Sumatera Selatan) mewakili  Dr. Reda Manthovani SH, LLM.

Seminar yang dipandu Dr Tarech Rasyid MSi dihadiri akademisi, mahasiswa, pelajar, seniman, dan aktivis LSM.

Agus Aris Munandar mengatakan, kerusakan cagar budaya itu disebabkan tidak tahu atau tidak adanya pemahaman yang menyeluruh terhadap benda-benda cagar budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan lain lain. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman eiditic atau pemahaman yang menyeluruh terhadap cagar budaya. “Pemahaman menyeluruh inilah yang dapat menyelematkan cagar budaya,” ucapnya.

Agus Aris Munandar menambahkan, banyak bangunan yang sifatnya maniputalif seperti adanya air mancur, adanya pemakaman-pemakaman, dan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peradaban yang ada di dalam Bukit Siguntang itu sendiri. “Bangunan-bangunan yang manipulatif itu akan menurunkan nilai-nilai yang kaya di dalam Bukit Siguntang tersebut,” paparnya.

Hal senada disampaikan oleh Yunita asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel. Yunita mengatakan bahwa banyak istrumen-instrumen hukum yang dapat digunakan untuk para pelaku pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran terhadap undang-undang cagar budaya.  Tujuannya adalah agar masyarakat dan pemerintah menyadari betapa pentingnya melestarikan dan melindungi hal-hal yang berkaiattan dengan cagar budaya perlu adanya kesadran masyarakat untuk mencegahnya. “Jadi harus ada tindakan class action yang dilakukan oleh masyarakat,” bebernya.

Farida R. Wargadalem menambahkan, bahwa Bukit Siguntang merupakan warisan budaya sejak zaman Sriwijaya yang masih tersisa. Karena itu, Bukit Siguntang itu memiliki nilai-nilai sejarah yang sangat tinggi.

Sementara itu Anna Erliyana menuturkan pengrusakan cagar budaya adalah bentuk pelanggaran hukum. Apalagi cagar budaya seperti Pasar Cinde yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Walikota Palembang Nomor 179a/KPTS/DISBUD/2017. “Pengerusakan pasar Cinde jelas perbuatan melawan hukum. Karena itu harus ada upaya untuk menghentikannya,” bebernya.

Perubahan-perubahan yang bersifat manipulatif atau dibuat-buat tersebut, baik Anna Erliyana,  sepakat bahwa perlu adanya kajian yang lebih dalam mengenai adanya indikasi pelanggaran terhadap undang-undang cagar budaya, terutama yang berkaitan dengan tindakan yang sengaja merusak cagar budaya. Tetapi, “ untuk pasar Cinde jelas sudah terlihat adanya perusakan, ini mencerminkan adanya tindakan melanggar hukum. Padahal, mereka mengetahui bahwa pasar cinde sudah ditetapkan melalui SK walikota Palembang sebagai bangunan cagar budaya. Berbeda dengan bangunan yang berada di situs bukit siguntang,” pungkas Anna.(firman/yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =