Permasalahan PT GPI dengan Masyarakat Semakin Memanas

Muba, jurnalsumatra.com – Permasalahan PT Guthrie Pecconina Iindonesia (GPI) dengan masyarakat petani plasma diwilaya Kecamatan Sekayu/Sungai Keruh dan masyarakat 7 desa wilaya Kecamatan Lawang Wetan/Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) semakin memanas.

Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, bisa saja sengketa lahan yang sempat berujung bentrok dan mengakibatkan tiga orang meninggal dunia seperti tahun 2016 lalu, terulang kembali.

Sebab kalau sebelumnya ratusan masyarakat petani dari 4 Kecamatan hanya sebatas berunjukrasa dan menggelar pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Muba Drs H Apriyadi MSi didampingi Asisten 1 H Rusli SP MM.

Kali ini, ratusan masyarakat petani akan menggelar aksi damai dengan cara memortal akses keluar-masuk atau jalan utama PT GPI. karena pemerintah dianggap tidak serius menangangani permasalahan ini, masyarakat juga mengancam tidak akan membuka portal jika permasalahan belum selesai.

Dalam menindaklanjuti persoalan antara petani plasma dengan PT GPI yang tak kunjung terselesaikan itu, sesuai surat pemberitahuan yang telah mereka kirimkan ke Polres Muba, Jum.aat (11/1/2019) dengan tembusan ke berbagai pihak termasuk Gubernur Sumsel dan Presiden RI.

Masyarakat yang tergabung dalam petani plasma PT GPI, menuntut GPi untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit berikut pengelolaan hasil kebun, karena merasa dirugikan,

Sementara dalam rilis aksi demo yang akan digelar Senin (14/1/2019) itu masyarakat petani meminta (1). Segera lakukan pengundian dan tentukan letak kebun plasma. (2) Berikan hak-hak petani dalam SK Bupati Muba No. 416 Tahun 2016 dengan jumlah anggota 269 petani. (3) Jadikan areal inti menjadi areal plasma. (4) Tuntutan plasma masyarakat 7 desa di Kecamatan Lawang Wetan dan Babat Toman SK Gubernur Nomor 593/5351/I/1999 dan kesepakatan dengan PT GPI tanggal 3 juni 2005. (6) SK Bupati nomor: 01/SK-ILP/Muba/1999. (7) Kesepakatan masyarakat dengan PT GPI tanggal (3/6/2005).

“Saat pertemuan taggal (20/12/2018) lalu, disimpulkan paling lambat tanggal (10/1/2019) Pemkab Muba akan memanggil dan menngelar rapat dengan pihak GPI untuk mencari solusi atas tuntutan kami masyarakat. Namun hingga kini tidak ada realisasi atau kabar, berarti Pemkab Muba tidak serius membantu kami. Maka dalam waktu dekat ini kami masyarakat petani akan menggelar aksi damai dengan cara memortal akses keluar-masuk atau jalan utama PT GPI,” demikian dikatakan H Yusuf Senen (pemilik lahan) saat dibincangi wartawan dikediamanya Jum,aat (11/1/2019)

Menurut H Yusuf Pemerintah itu, mempunyai wewenang dan kekuasaan didaerahnya, kenapa selama ini terkesan didikte oleh perusahaan. “Inikan daerah kita, kenapa selama ini kita selalu didikte oleh perusahaan. Saya ini pemilik lahan mencari keadilan tapi kenapa pemerintah tidak serius atau mungkin main-main, buktinya mulai dari Babat Toman, Sanga Desa, Tanah Abang, sengketa lahan didesa Bailangu, mana ada yang selesai. Seharusnya pemerintah tegakkan hukum walaupun langit akan runtuh,” Tegas H Yusuf.

Senada dijelaskan Helmi, kalau pihaknya telah menemui Sekda Muba untuk mempertanyakan tindaklanjut tuntutan masyarakat petani. “Tanggal (10/1/ 2019) kemarin, kami sudah menemui Sekda, Sekda bilang telah mengirim surat ke GPI pusat, tapi menurut dia hingga kini belum ada balasan.”Jelas Helmi.

Sementara ketika dikonfirmasi wartawan Pemerintah Kabupaten Muba melalui Asisten 1 Setda Muba H Rusli SP,MM menjelaskan, kalau Pemkab Muba telah melayangkan surat panggilan terhadap PT GPI. “PT GPI telah kita undang tanggal (7/1/2019) namun tidak hadir. Sekarang kita undang lagi untuk tanggal (16/1/2019) mendatang. “Ujar Rusli malalui pesan WhatsApp.            (Rafik Elyas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 − one =