Permohonan Uji PKPU Belum Dapat Disidangkan

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Mahkamah Agung (MA) menyatakan pihaknya masih menangguhkan enam permohonan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait dengan larangan keikutsertaan mantan terpidana kasus narkoba dan korupsi dalam seleksi calon legislatif.
“Sampai saat ini berkas masih kami tangguhkan di panitera, belum kami berikan ke majelis hakim karena kami masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pengujian UU Pemilu,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA Jakarta, Jumat.
Para pemohon uji PKPU menguji peraturan ini karena dinilai bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Undang Undang Pemilu. Sementara itu UU Pemilu pada saat ini masih diuji di MK.

“Putusan MK sudah menyatakan bahwa bila ada peraturan yang diuji di MA, sementara undang-undangnya sedang diuji di MK, maka MA baru dapat memproses lebih lanjut bila pengujian undang-undang tersebut sudah diputus oleh MK,” jelas Abdullah.
Meskipun pengujian undang undang di MK menguji pasal bahkan ayat yang berbeda dan tidak terkait dengan aturan yang diuji di MA, Abdullah mengatakan undang-undang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
“Kita tetap harus menunggu uji materi undang-undang tersebut tuntas diuji di MK, sama saja seperti seribu kurang satu rupiah, itu sama saja bukan seribu,” jelas Abdullah.
Lebih lanjut Abdullah menjelaskan pihaknya tetap akan menunggu putusan MK meskipun belum diketahui berapa lama MK akan memutus uji UU Pemilu.
“Karena kalau berkas sudah dikirim ke majelis hakim, maka majelis hakim terikat 14 hari kerja hingga putusan, meskipun undang undang di atasnya masih diuji di MK,” pungkas Abdullah.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 3 =