Perpanjangan Waktu Jembatan Dasan Agung Minta Dikaji

     Mataram,jurnalsumatra.com –  Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh meminta tim ahli untuk mengkaji pemberian kesempatan perpanjangan waktu terhadap kontraktor proyek Jembatan Dasan Agung namun tetap harus mengacu pada aturan yang ada.

“Kalau memang dari sisi aturan membolehkan untuk perpanjangan silakan dikaji, agar kita tidak melakukan kesalahan,” katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu.

Hal itu dikemukakannya menanggapi berakhirnya kontrak CV Limbu Indah terhadap pembangunan proyek Jembatan Dasan Agung pada Rabu (13/12) sesuai kontrak, pihak kontraktor terindikasi melakukan deviasi karena volume pekerjaannya belum bisa mencapai target.

Wali kota mengakui, deviasi yang dilakukan oleh kontraktor terhadap pembangunan jembatan itu cukup besar, sebab hingga kontrak berakhir volume pekerjaan mereka belum mencapai 30 persen.

Semestinya, proyek pembangunan Jembatan Dasan Agung yang menelan dana Rp2 miliar dari APBD Kota Mataram ini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Di sinilah peran dari tim pakar, untuk mengkaji apakah kontraktor tersebut layak atau tidak menurut aturan mendapatkan kesempatan perpanjangan waktu,” ujarnya.

Untuk menghindari kasus serupa, ke depan pihaknya akan lebih ketat lagi melakukan pengawasan berbagai proyek pemerintah mulai dari perencanaan, lelang hingga penetapan pemenang.

“Penyimpangan yang dilakukan kontraktor Jembatan Dasan Agung menjadi bahan evaluasi pelaksana ke depan,” katanya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska sebelumnya  menyatakan tidak setuju kalau pemerintah kota memberikan kesempatan kontraktor meminta perpanjangan waktu setelah kontrak habis pada tanggal 13 Desember 2017.

“Dengan hasil kerja yang sangat minim, kesempatan perpanjangan waktuk justru akan memperparah konstruksi bangunan karenanya kami sangat tidak setuju jika diberikan kesempatan perpanjangan,” kata Wiska yang sudah melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Dari pengalaman itu, politisi dari PDI Perjuangan ini meminta kepada pemerintah kota untuk lebih tegas kepada pihak kontraktor untuk melakukan pemutusan kontrak dan “blacklist” kontraktor bersangkutan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk menghindari kasus serupa, ke depan dalam setiap proses tender, pemerintah kota diminta lebih selektif melakukan kajian terhadap peserta dan pemenang tender.

“Tujuannya, agar jangan sampai ke depan proyek-proyek yang bersumber dari APBD akan kembali seperti ini dan merugikan masyarakat,” katanya.(anjas)

Leave a Reply