Pimpinan Dewan Wacanakan Pola Khusus Bahas Raperda

    Yogyakarta, jurnalsumatra.com  – Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta mewacanakan penerapan pola khusus untuk membahas rancangan peraturan daerah sebagai salah satu upaya meningkatkan capaian kinerja legislasi agar lebih baik pada tahun depan.
“Usulan yang disampaikan adalah penetapan batas waktu pembahasan satu rancangan peraturan daerah (raperda), misalnya satu bulan dengan tambahan waktu maksimal 10 hari. Harapannya, anggota dewan fokus saat membahas raperda,” kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko di Yogyakarta, Kamis.
Menurut Sujanarko, dengan adanya penetapan batas waktu pembahasan raperda maka lembaga legislatif dapa mengukur dan memperkirakan jumlah perda yang bisa ditetapkan selama satu tahun.
“Apalagi tahun depan sudah masuk tahun politik. Diperkirakan, waktu untuk pembahasan raperda akan lebih sulit lagi karena semua sibuk,” katanya.
Namun demikian, lanjut Sujanarko, ada beberapa kendala yang perlu diantisipasi di antaranya menentukan anggota dewan yang akan duduk di panitia khusus raperda.
“Selama ini, kami berusaha meminimalisasi anggota dewan agar tidak tergabung di banyak pansus. Hal itu akan berpengaruh pada kinerja mereka dalam menyelesaikan raperda,” kata Sujanarko.
Meskipun demikian, Sujanarko berharap agar seluruh anggota dewan yang tergabung dalam panitia khusus raperda dapat memaksimalkan waktu bekerja bahkan memanfaatkan waktu pada malam hari untuk membahas raperda.
“Apalagi sekarang, kesejahteraan anggota dewan sudah semakin baik dengan adanya penerapan aturan tentang hak keuangan anggota dewan. Pimpinan pansus juga memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur ritme pembahasan raperda,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti tidak menampik jika capaian kinerja legislasi pada tahun ini sangat rendah.
“Tetapi kami optimistis, masih ada beberapa perda yang bisa disahkan hingga akhir tahun di antarnya Perda Kebakaran, dan Administrasi Kependudukan,” katanya.
Raperda yang tidak bisa diselesaikan tahun ini, lanjut dia, akan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 2018 namun dengan konsekuensi tidak ada jatah anggaran untuk pembahasannya. Propemperda 2018 sudah harus disahkan sebelum akhir November.
“Salah satu cara untuk meningkatkan capaian kinerja adalah membentuk panitia khusus kecil. Tidak harus berisi 16 anggota dewan tetapi cukup delapan saja. Dengan demikian, kinerja akan lebih maksimal karena banyak raperda yang bisa dibahas,” katanya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − six =