PKB Palembang Target Delapan Kursi DPRD

Palembang, jurnalsumatra.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  Kota Palembang menggelar bimbingan teknis untuk 50 bacaleg di Hotel Swarna Dwipa,  Sabtu (11/08/2018). Dalam Pileg 2019, PKB Kota Palembang menargetkan meraih 8 kursi DPRD Kota Palembang.

Ketua DPC PKB Kota Palembang Sutami Ismail mengatakan,  yang mengikuti Bimtek hari ini sebanyak 50 bacaleg se Kota Palembang terdiri dari 6 dapil. “Pada pileg nanti,  ada 3 petahana yang ikut kembali,” ujarnya.

Sutami mengungkapkan,  pada pileg 2019, pihaknya menargetkan PKB dapat meraih 8 kursi di DPRD Kota Palembang.

“Kita himbau agar baceleg membentuk relawan sebagai bentuk penguatan struktur.  Selain itu,  untuk meraih suara bacaleg juga bisa menggunakan jaringan NU” katanya.

 Ketua DPW PKB Sumsel Ramlan Holda  menuturkn,  pihaknya memberikan materi kepada bacaleg yerkait ada dua tugas kepartaian ditugasi dengan caleg yakni konsolidasi dari PAC,  ranting dan anak ranting.

“Tugas khusus caleg,  silahkan buat relawan, itu diluar tugad partai.  Dari 50 bacaleg, ditargetkan bisa meraih 8 kursi dari 6 dapil.  “Sekarang di DPRD Kota kita meraih 5 kursi.  Pada pileg 2019, kita targetkan meraih 8 kursi.  Untuk meraihnya,  harus ada penguatan dari DPC hingga anak ranting, ” bebernya.

Sementara itu,  Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi mengatakan, demokrasi di Indonesia bebas murni,  terbuka.  Bahkan,  demokrasi di Imdonesia lebih baik dari negara Asia dan Amerika.  Walaupun  mencoblos manual.

“Bawaslu lembaga negara yang dikhususkan mengawal demokrasi. Dalam pemilu ada 3 lembaga yang berperan yakni KPU,  Bawaslu dan  DKPP. Tugas Bawaslu mengawasi mulai pencalonan hingga pelantikan agar tidak ada pelanggaran pemilu,” bebernya.

Junaidi menjelaskan,  ada 2 cara Bawaslu menindak.  Pertama laporan dari masyarakat.  Kedua,  dari temuan Bawaslu sendiri.

“Kami di Bawaslu Sumsel ada 5 orang.  Yakni bidang Penindakan,  Sengketa,  Hukum,  bidang SDM,   dan bidang Pelanggaran Pemilu,” katanya.

Terkait dengan ambang batas duduk di parlemen, lanjut Junaidi,  sekarang 4 persen.  Artinya kawan kawan harus gigih tingkat nasional.  Karena Parpol besar kemungkinan kursinya juga semakin besar.

“Sebentar lagi penetapan DCT.  Sekarang saudara belum  boleh melakukan kampanye. Karena ada tahapannya. Tapi sepanjang menyangkut citra diri boleh.  Tapi tidak boleh ada logo partai dan angka partai,” bebernya.

Junaidi menerangkan,  sanksi pidana diberikan jika melakukan kampanye diluar jadwal. Contoh ada rakyat yang melaporkan ada kampanye diluar jadwal dengan menyertakan foto,  video,  dan lainnya.    “Kami panggil saksi,  ahli.  Kalau kami yakini ada pelanggaran kami bawa ke Gakumdu.  Disana ada jaksa,  kepolisian.  Kalau dinilai ada pelanggaran, itu disidang,” pungkasnya.  (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − two =