PKL Bentul Jagir Surabaya Sesalkan Pelebaran Saluran

    Surabaya, jurnalsumatra.com – Belasan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Bentul 1, Kelurahan Jagir, Kota Surabaya menyesalkan pelebaran saluran air yang berdampak dibongkarnya bangunan stan permanen milik PKL.
Koordinator Paguyuban PKL Jalan Bentul Abdul Qowi, di Surabaya, Rabu, mengaku kaget dengan kebijakan Pemkot Surabaya menggusur PKL untuk melebarkan saluran.
“Yang kami sesalkan, kami tidak diberi pemberitahuan yang layak, malam disosialisasi, besoknya langsung dibongkar,” katanya.
Menurut dia, kejadian itu berawal dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya melakukan sidak saluran di Jalan Bendul Merisi pada Sabtu (30/12) yang kondisinya mengalami banjir.
Pada keesokan harinya, lanjut dia, Risma dan jajaran Dinas PU Bina Marga dan Pematusan dan juga jajaran Satpol PP langsung membawa alat berat untuk mengeruk saluran.
Pada saat itulah, Risma menilai bahwa harus ada pelebaran saluran tepat di lahan sebanyak 17 PKL Jalan Bentul biasa berjualan.

“Hari Minggu (31/12) kami sudah tidak berjualan. Kami diminta untuk segera mengosongkan bangunan tempat berjualan malam itu juga,” ujar Qowi, seorang pedagang yang sudah berjualan selama 35 tahun ini.
Ada sekitar 17 PKL di sana diberi waktu semalam karena pada Senin (1/1) alat berat sudah didatangkan untuk membongar bangunan PKL tersebut. Saat memberikan sosialisasi, Qowi menyebut mereka sempat diancam dibongkar paksa oleh aparat pemerintah setempat jika tidak membongkar lapaknya sendiri.
“Jujur saya kaget. Sebelumnya tidak diberi sosialisasi dan tidak diberi waktu setidaknya untuk kami berpikir akan kemana setelah ini,” katanya.
Pemkot sempat menjanjikan bahwa pedagang bisa berjualan lagi di tempat yang sama dengan syarat sistem bongkar pasang, bukan permanen seperti selama ini.
“Tapi kapan kami bisa berjualan lagi masih belum tahu,” katanya.
Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Reni Astuti menilai prosedur penertiban PKL Jalan Bentul tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut dia, tindakan aparat Pemkot Surabaya yang mengancam meminta PKL agar membongkar sendiri bangunan stan usahanya hanya dalam waktu dua hari sejak sosialisai pelebaran saluran, melanggar pasal 44 Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur bahwa sanksi administratif bersifat bertahap mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis hingga penyegelan.
“Apalagi Perwali yang mengatur penerapan sanksi administratif belum ada. Semestinya pemkot harus lebih bijak dan tidak arogan kepada PKL yang tergolong kelompok UMKM,” katanya.
Kepala Satpol PP Irvan Widyanto belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi ponselnya tidak aktif.(anjas)

Leave a Reply