Plantari Pegang Dokumen Penilaian Bintang Jasa Utama

Jakarta, jurnalsumatra.com – Setelah melakukan proses yang cukup panjang, dan tarik ulur pertanyaan terkait dokumen penilaian bintang jasa utama tahun 2016, didapat Bupati Lahat H Saifudin Aswari Riva’i SE, yang dilayangkan oleh Ketua LSM PLANTARI Lahat Sanderson Syafe’i ST. SH, ke-Komisi Informasi Pusat, akhirnya, terjawab sudah.

Terbukti, KIP kembali menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi. Dengan Pemohon informasi publik LSM PLANTARI Lahat Sumatera Selatan dan, Termohon Kementerian Sosial RI. Acara itu, dilaksanakan diruang mediasi lantai 9 Komisi Informasi Pusat, Jakarta, pada Rabu, kemarin.

Dalam surat yang dilayangkan ke-KPI Pusat, Sanderson Syafe’i, ST. SH memohon informasi sebanyak 4 (empat) poin dari Register No 080/VI/KIP-PS/2017 dengan termohon Kementerian Sekretariat Negara RI dan Register No 102/VI/KIP-PS/2017 dengan termohon Kementerian Sosial RI.

“Yang jelas, dalam surat yang dilayangkan ke-KPI Pusat tersebut, kita mintak ada 4 poin, dan salah satunya terkait, Dokumen Penilaian Bintang Jasa Utama tahun 2016 silam, ” tanya Sanderson secara lantang.

Menurutnya, informasi yang menjadi sengketa berkaitan Data Hasil Penilaian Kualifikasi dan Kriteria Umum dan Khusus Bintang Jasa Utama yang didapat Bupati Lahat H. Saifudin Aswari Riva’i, SE Tahun 2016.

“Oleh sebab itu, penghargaan tersebut kita pertanyakan. Alhamdulillah, usai dari acara mediasi tadi Dokumen Penilaian Bintang Jasa Utama tahun 2016, sudah kita pegang, ” kata Sanderson lagi.

Ia menjelaskan, proses mediasi yang dipimpin Mediator Komisi Informasi Pusat Romanus Ndau LendongĀ  yang berlangsung hampir 5 jam itu, akhirnya menghasilkan kesepakatan mediasi. Termohon Kementerian Sekretariat Negara RI dan Kementerian Sosial RI beritikad baik memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon dalam kurun waktu selama 10 Hari Kerja.

“Intinya, dengan mediasi yang dilakukan KPI Pusat ini, sangat kita apresiasi. Terutama dokumen Implementasi UU No 14 tahun 2008 tersebut, benar benar dapat diakses masyarakat diera moderen dan keterbukaan saat ini, ” pintak Sanderaon dalam mediasi tersebut. (Din)

Leave a Reply