PLN Gandeng TNI Dan Ombudsman Edukasi Masyarakat

    Pontianak, jurnalsumatra.com – PT PLN wilayah Kalimantan Barat menggandeng TNI, Polri dan Ombudsman untuk mengedukasi masyarakat terkait bahayanya penggunaan kawat layangan bagi sistem kelistrikan di provinsi itu.
“Kami mohon bantuan dari seluruh pihak terutama masyarakat, untuk turut berperan dalam menjaga keamanan pasokan listrik bagi masyarakat terutama selama perayaan Natal dan Tahun Baru,” kata General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat, Richard Safkaur di Sungai Raya, Kamis.
Dia menjelaskan, untuk mengantisipasi pemadaman listrik, PLN melaksanakan razia bekerjasama dengan aparat TNI untuk mengamankan saluran transmisi dari hantaman kawat layangan.
Beberapa masyarakat yang terjaring operasi ini diedukasi dan berjanji tidak akan bermain layangan di sekitar jaringan PLN karena selain berbahaya juga melanggar peraturan daerah tentang larangan bermain layangan.
Selain menjaga keandalan listrik ke pelanggan, dalam melaksanakan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan PLN juga menghimbau pelanggan beralih ke listrik prabayar.

“Listrik prabayar atau listrik pintar adalah produk unggulan PLN dengan teknologi terbaru dimana pelanggan dapat mengontrol pemakaian listriknya secara lebih mudah,” tuturnya.
Untuk bermigrasi dari listrik pascabayar ke prabayar pelanggan tidak dibebankan biaya penggantian maupun pemasangan apapun. Pelanggan hanya perlu membeli token perdana sesuai dengan kebutuhan listrik di rumahnya.
Sejauh ini banyak pelanggan di Kalimantan Barat yang sudah menggunakan listrik prabayar.
“Masyarakat merasa rekening listriknya lebih transparan karena tidak ada petugas PLN yang melakukan catat meter seperti pada listrik pascabayar,” katanya.
Berdasarkan catatan pengaduan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Barat, mayoritas masyarakat Kalbar mengeluhkan kesalahan pencatatan meter yang dilakukan oleh petugas PLN sehingga rekening listriknya membengkak dan membebani pelanggan.
Untuk menghindari risiko kesalahan pencatatan meter, masyarakat lebih baik beralih menggunakan listrik voucher atau prabayar.
“Selain itu, pada listrik voucher biayanya lebih murah karena tidak ada biaya beban atau abonemen dan biaya keterlambatan rekening,” kata Agus.(anjas)

Leave a Reply