PLT Biro Humas Protokol Sumsel Somasi Jurnalsumatra.com

Palembang, jurnalsumatra.com – PLT Humas Protokol Sumsel Iwan Gunawan mengirimkan Somasi ke Pemred jurnalsumatra.com melalui email dan surat Post tertanggal 23 Mei 2019 nomor : 54/TU/IX/2019 prihal somasi tanpa alat bukti.

Adapun yang disomasi adalah pemberitaan di jurnalsumatra.com yang berjudul gubernur sumsel dukung kenaikan PBB Palembang dengan link http://jurnalsumatra.com/?s=gubernur+sumsel+dukung+kenaikan+pbb. Dalam somasi tersebut Iwan mengancam Pemred jurnal Sumatra dalam butir tiga alinia ketiga.

Namun Redaksi jurnalsumatra.com memiliki alat bukti rekaman suara gubernur sumsel herman deru mendukung kenailan PBB kota Palembang.

Seperti diberitakan sebelumnya yang berbunyi Gubernur Sumsel Herman Deru mendukung keputusan Walikta Palembang menaikan NJOP PBB hingga 400 persen. Hal ini diungkapkan herman deru ketika diwawancarai sejumlah wartawan usai sidang paripurna DPRD Sumsel dalam rangka HUT Provinsi Sumsel, Rabu (15/5/2019).

Alasan yang dikemukakan Herman Deru atas kenaikan PBB yang dirasa sepihak tersebut, karena memang seharusnya  objek pajak tersebut sudah mengalami kenaikan NJPO, ini tentunya menguntungka pihak pemilik. Karena dengan adanya kenaikan harga NJOP tersebut, maka nila jual property diwilayah tersebut akan naik mengikuti NJOP.

Namun Putusan Walikota Palembang yang dinilai kontroversial dengan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan hampir 400% mengundang tanggapan miring warga kota Palembang. Diantaranya warga komplek Griya Hero di  Mas karabet, mengatakan “Pak Wako naikke PBB apo untuk batalke  putusanyo bebaske PBB kami rakyat miskin dibawah Rp. 100 ribu ini”.

Tentunya, kenaikan PBB di Palembang sepengetahuannya melalui pengkajian dan tidak serta merta naik saja. Imbuh herman deru

Hal ini mendapat tanggapan dari Deputy MAKI Sumsbagsel IR Ferri Kurniawan dengan menyebutkan “Salah satu dasar hukum penagihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang – undang No. 12 tahun 1985 pasal 6 ayat 2 yang isinya menyatakan, “Ketentuan nilai jual objek pajak ditentukan oleh Menteri Keuangan setiap 3 tahun sekali …”.

“didalam warkat penagihan PBB tertulis, “PBB bukan merupakan alat bukti kepemilikan ….”, dan tentunya hal ini bertentangan dengan Undang – undang No. 6 tahun 1983 tentang tata cara perpajakan yang menyatakan, “bahwa pajak itu di kenakan atas kepemilikan barang oleh individu atau wajib pajak”, ujar Feri kembali.

“Seandainya Komisi Obusman RI dalam putusanya mendukung ataupun kompromis dengan putusan kenaikan tarif 400% PBB kota Palembang maka sebaiknya warga kota Palembang mengajukan uji materi melalui jalur PTUN”, ujar Feri.

Kebijakan Pemerintah yang selalu menggaungkan kebijakan Pro rakyat miskin seakan terbantahkan dengan kebijakan Walikota Palembang ini. Di saat masyarakat mengalami keterpurukan permanen  karena menurunya daya beli akibat kondisi perekonomian nasional, kebijakan Wako Palembang sangat antagonis.

Kebijakan Wako Palembang patut diduga telah melampaui kewenanganya dengan putusan menaikkan tariff dasar PBB 400%. Putusan yang diduga tanpa dasar hukum dan disinyalir masuk dalam kategori soft otoriter yang seolah tidak peduli dengan penderitaan rakyat.

“Janganlah Pak Wako lupo dengan janji kampanyenyo”, ujar Warga Kota Palembang yang tidak ingin disebutkan namanya. “Peduli dengan rakyat miskin dan taat beribadoh buat kami wargo kota plembang meleh beliau”, ujarnya kembali.

“Kalu memang PBB di bawah seratus di bebaske akibatkan duit pembangunan kota plembang bekurang, yo tagih lagi tapi jangan dinaeke kareno maken saro kami ni”, ujar warga tersebut akhiri tanggapanya.

Lain lagi tanggapan warga pinggiran kota Palembang ketika dimintai pendapatnya, “Kami ni lak saro lak rengko mano bulan puaso di tagih PBB naek pulo dan segalo urusan gek harus di lampiri lunas PBB, payo pikirke jugo kami wong miskin ni pak Wako”, ujar warga tersebut.

“Amun wong kayo lajulah nak di tagih PBB naek 400% persen tu kareno ado duitnyo, amen kami ni jangan di tambai beban pulok, mano budak nak sekolah dan kabarnyo pulok dak gartis lagi, nah lengkap sudah derito kami ikak”, ujarnya kembali.

Pemimpin yang amanah, rajin beribadah dirindukan masyarakat dan apalagi peduli dengan keadaan dan kondisi masyarakat seumpama pemimpin yang Rahmatan Lil Alamin dan berkaca dengan masa lalu saat – saat susah dahulu dan menjadi pembelajaran saat memimpin umat.

Sementara itu Walikota Palembang Harnojoyo menegaskan, kenaikan PBB menyesuaikan atau berdasarkan nilai jualnya (nilai jual objek pajak/NJOP).

Menurutnya, PBB itu dasarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan ini sudah ditentukan oleh konsultan terkait pemetaan wilayah. Penyesuaian ini juga telah melalui tahapan konsultasi dan sesuai kondisi lapangan

“Lantas kita juga khan ada yang kita bebaskan, yang membayar Rp300 ribu kita bebaskan, yang jumlahnya cukup fantastis. Istilah sebenarnya bukan naik tapi menyesuaikan dengan nilai jual objek pajak,” kata Harnojoyo dijumpai usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi tentang HUT ke-73 Provinsi Sumsel, Rabu (15/5/2019).

Harno melanjutkan, harga NJOP tersebut naik karena penyesuaian di lapangan dan sudah sepantasnya. Selain itu, banyak juga objek pajak yang telah dibebaskan pemerintah kota.

“Ada sekitar 173 ribu objek pajak yang PBB atau NJOP- nya di bawah Rp300 ribu pemerintah kota bebaskan, jadi terkait pajak itu berdasarkan NJOP yang mestinya dari 2013 lalu harus kita sesuaikan yang dispensasinya sudah cukup banyak,” katanya.(eka)