PNS Terpidana Korupsi Di Penajam Tetap Dapat Taspen

Penajam, Kaltim, jurnalsumatra.com – Sebanyak 11 mantan terpidana korupsi dari kalangan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tetap mendapat dana Tabungan dan Asuransi Pensiunan atau Taspen setelah diberhentikan tidak hormat.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara Surodal Santoso, di Penajam, Kamis, menjelaskan, PNS mantan terpidana korupsi tetap mendapatkan dana Taspen, kendati telah diberhentikan dengan tidak hormat.
Dana Taspen tersebut, menurut dia, adalah simpanan atau tabungan dari masing-masing PNS bersangkutan, sementara dana pensiun bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berupaya meminta penangguhan eksekusi para PNS mantan terpidana korupsi tersebut, namun menemui jalan buntu.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) tetap konsisten memberhentikan PNS mantan terpidana korupsi sesuai peraturan, sehingga eksekusi 11 PNS mantan terpidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak bisa ditangguhkan.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk penangguhan eksekusi 11 PNS yang telah menjalani hukuman karena terlibat kasus korupsi tersebut, antara lain melakukan rapat kerja dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga bersurat melalui Gubernur Kalimantan Timur melalui Korpri, serta konsultasi dengan Deputi Pengawasan BKN Pusat.
Mediasi melalui forum BKD tingkat Provinsi Kalimantan Timur juga sempat disuarakan agar melakukan peninjauan kembali Surat Edaran Nomor: 180/6867/SJ terkait pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, namun tetap tidak berhasil untuk menangguhkan eksekusi belasan PNS mantan terpidana korupsi tersebut.
PNS atau ASN mantan terpidana korupsi diberhentikan dengan tidak hormat itu sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 180/6867/SJ tertanggal 10 September 2018 menyangkut ASN atau PNS mantan terpidana korupsi.
“Salinan surat keputusan pengadilan pemberhentian tidak hormat 11 PNS mantan terpidana korupsi itu yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara,” kata Surodal Santoso.
Eksekusi belasan PNS atau ASN mantan terpidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, katanya lagi, dijadwalkan sebelum 31 Desember 2018. (anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 1 =