Polda Belum Siapkan Jawaban Gugatan Praperadilan Umrah

     Tanjungpinang, jurnalsumatra.com – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau belum menyiapkan jawaban atas gugatan praperadilan yang diajukan tersangka korupsi proyek program integrasi sistem akademik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, HS melalui kuasa hukumnya Cholderia Sitinjak.
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Jumat, Hakim Iriaty Khairul Ummah memutuskan Polda Kepri harus memberi jawaban atas keberatan yang disampaikan kuasa hukum HS pada Senin (15/1).
“Kita diberi batas waktu selama tujuh hari untuk menyelesaikan perkara ini, karena harus memanfaatkan waktu ini secara efisien. Tadinya saya berharap pihak Polda Kepri sudah menyiapkan jawaban,” ujar Iriati.
Pada sidang praperadilan kedua tersebut, Iriaty juga meminta kuasa hukum HS menyiapkan tanggapan dari jawaban Polda Kepri pada Senin sore pekan depan. Namun Cholderia belum mengaminkannya,karena harus mendengar jawaban Polda Kepri terlebih dulu.
Iriaty berharap semua pihak manfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga sidang dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi dapat disampaikan pada Selasa dan Rabu pekan depan.
Kuasa hukum HS maupun Polda Kepri menerimanya.
Iriaty menegaskan, dalam perkara ini yang penting pembuktian.
“Senin pekan depan itu saya tangani lima perkara korupsi. Saya berharap seluruhnya dapat dijalankan dengan baik, dan tidak ada isu miring bahwa ada upaya untuk menghambat pembuktian salah satu pihak dalam perkara praperadilan,” tegasnya.
Pada Jumat pagi, Kejati Kepri melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan kasus itu kepada Pengadilan Tipikor Tanjungpinang untuk mengejar waktu 20 hari penyidikan.
“Ini tidak ada hubungannya dengan perkara praperadilan, melainkan murni diburu waktu. Kalau sampai Senin tidak dilimpahkan ke pengadilan, tersangka kasus ini dapat dibebaskan,” kata seorang jaksa di PN Tanjungpinang yang enggan namanya dipublikasikan.
Sementara itu, Cholderia saat membacakan keberatannya meminta hakim melepaskan HS dari tuduhan korupsi dan merehabilitasi nama baik dirinya dan keluarga.
“Praperadilan dilakukan untuk menegakkan keadilan. Berdasarkan data yang diterimanya, HS adalah korban,” ujarnya.

    Praperadilan diajukan karena penangkapan HS di Jakarta beberapa bulan lalu tidak dilengkapi surat.
Tim penyidik Polda Kepri menetapkan HS dan tiga rekanan yang melaksanakan proyek program integrasi sistem akademik sebagai tersangka.
HS dan tiga rekanan ditahan di Polda Kepri beberapa bulan lalu, kemudian HS dipindahkan ke Rutan Tanjungpinang setelah berkas kasus tersebut dilimpahkan ke Kejati Kepri sekitar dua pekan lalu.
Terkait pelaksanaan proyek itu, Cholderia menemukan hal yang aneh. HS ditetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen pada Agustus 2015, sedangkan lelang proyek sudah dilaksanakan pada 29 Juli 2015.
“Pemenang proyek diduga sudah ditetapkan sebelum HS menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen. Siapa yang memiliki kuasa dalam melaksanakan kegiatan ini? Bukan HS,” katanya.
Cholderia mengatakan audit yang dilakukan auditor BPKP terhadap kerugian negara juga dipertanyakan. Nilai kerugian negara berdasarkan versi BPKP mencapai Rp12 miliar.
Kerugian negara bertambah lantaran tidak menghitung biaya pengeluaran berupa pelatihan, perawatan dan pajak.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, BPKP hanya menghitung total harga satuan dan biaya angkut, sementara ada pelatihan tenaga ahli,” katanya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + twelve =