Polda Lampung Proses Hukum Tambak Dekat TNBBS

     Bandarlampung, jurnalsumatra.com – Kepolisian Daerah Lampung menindaklanjuti indikasi pelanggaran hukum berupa pembuatan tambak di dekat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) enklave Marga Belimbing Pekon Bandar Dalam, Kecamatan Belimbing Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.
Wakapolda Lampung Brigjen Angesta Romano Yoyol, di Bandarlampung, Rabu, membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung tentang adanya aktivitas pembuatan tambak PT Indomarine Aquaculture Farm (PMA) yang dikerjasamakan dengan PT Delivra Sinar Sentosa pada lahan dekat hutan TNBBS dan cagar alam laut Tampang Belimbing.
“Kami sudah menindaklanjuti laporan tersebut dan memprosesnya, bahkan sudah ada menetapkan satu tersangka dari pimpinan perusahaan itu,” kata Wakapolda pada diskusi dan ekspose hasil investigasi Walhi Lampung terkait kasus itu, dengan menghadirkan pula pihak Balai Besar TNBBS, DPRD Lampung, dinas dan instansi terkait, kalangan LSM/NGO, dan media massa.
Menurut Wakapolda Lampung, pihaknya telah meminta keterangan sejumlah saksi ahli, termasuk mendalami laporan dari Walhi Lampung, kemudian pada 12 Oktober ke lokasi, kemudian melakukan penyegelan pada areal tambak dimaksud.
“PT Indomarine Aquaculture Farm baru mengantongi izin prinsip bekerja sama dengan PT Delivra Sinar Sentosa telah mengerjakan pembuatan tambak di lokasi seluas 49,6 ha sebanyak 56 kolam berukuran 60×60 meter,” katanya lagi.
Brigjen Yoyol menegaskan proses hukum akan berlanjut dan pihaknya siap menuntaskan pemberkasannya untuk segera disidangkan.
“Sementara ini tersangkanya adalah direktur perusahaan penanaman modal asing yang memegang izin prinsip itu, warga negara asing. Namun, mengingat ancaman hukuman minimal berdasarkan pelanggaran Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimungkinkan tersangka tidak perlu ditahan,” katanya lagi.
Dia menegaskan, pihaknya segera memproses ke pengadilan kasus itu.
“Kami sudah siap, mudah-mudahan segera dapat disidangkan, silakan dipantau bersama-sama,” katanya lagi.
Walhi Lampung telah melaporkan dugaan pelanggaran aturan perundangan yang dilakukan perusahaan tambak di dekat kawasan TNBBS di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.
Direktur Walhi Lampung Hendrawan mengatakan pihaknya telah mendatangi kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk melaporkan pelanggaran Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pelanggaran yang diduga  dilakukan oleh PT Delivra SinarSentosa (Penanaman Modal Asing/PMA atasnama PT Indomarine Aquaculture Farm).
Perusahaan tersebut diketahui belum memiliki Izin Lingkungan dan/atau Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) serta lokasi tambak tersebut berbatasan langsung dengan kawasan Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan diapit oleh 2 (dua) Cagar Alam Laut (CAL) Bengkunat Belimbing yang dapat mengancam kelestarian Taman Nasional Bukit Barisal Selatan dan Cagar Alam laut (TNBBS)).
Menurut Hendrawan, didampingi Irfan Tri Musri (Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung), laporan WALHI Lampung dengan nomor surat: 041/B/ED/WALHI_LPG/XI/2017 diterima langsung oleh Maryam, Kepala Seksi Pengaduan Lingkungan Hidup, didampingi Firnando, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), dan Burhanudin Staf Seksi Pengaduan Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan nomor Laporan Pengaduan: 17.0451.
Pada laporan tersebut, Hendrawan, Direktur WALHI Lampung didampingi oleh Alian Setiadi (Direktur LBH Bandarlampung), Edo Rakhman (Manajer Emergency Response Eksekutif Nasional WALHI), dan Irfan Tri Musri (Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh WALHI Lampung pada Oktober dan awal November 2017 ditemukan fakta lapangan bahwa memang ada lahan yang telah dibuka (land clearing) serta dibangun tambak seluas 30 hektare, dan juga ditemukan tujuh unit Ekskavator, 5 unit dump truck serta 3 unit bulldozer Pemadat & Land Clearing di lokasi tambak.
Tujuan dari laporan tersebut adalah untuk mendorong penegakan hukum lingkungan terhadap pengusaha tambak yang telah melakukan aktivitas pertambakan, sehingga berdampak besar terhadap lingkungan tanpa memiliki izin lingkungan.
Berdasarkan pasal 109 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp3.000.000.000.
Berkaitan permasalahan itu, Walhi Lampung juga menggelar diskusi dan ekspose menyikapi pembangunan tambak di Pekon Bandar Dalam, dan pelebaran jalan patroli Way Heni-Way Haru di wilayah TNBBS di Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat pada Rabu (15/11).
Walhi juga menyoal pembangunan jalan patroli yang diduga melebar di luar ketentuan, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup kawasan hutan setempat.
Namun Direktur Walhi Lampung Hendrawan menegaskan pihaknya mendukung adanya akses jalan darat bagi warga di kawasan enclave di TNBBS tersebut, namun akses jalan ini hendaknya tidak sampai mengganggu fungsi konservasi dan merusak ekosistem hutan alami tersebut.(anjas)

Leave a Reply