Polda Malut Jamin Seluruh Personelnya Netral

     Ternate, jurnalsumatra.com – Polda Maluku Utara menjamin seluruh personelnya yang bertugas hingga pleno rekapitulasi hasil Pilkada Malut di KPU tetap menjaga netralitas dalam melakukan pengamanan.
Kabid Humas Polda Malut AKBP Hendri Badar di Ternate, Minggu, menegaskan seluruh personel hingga pejabat di lingkup Polda Malut tetap menjunjung tinggi netralitas dan memberi jaminan keamanan hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil sengketa pilkada.
“Kapolda telah menginstruksikan kalau ditemukan ada anggota yang tidak netral selama pelaksanaan pilkada akan ditindak tegas hingga pemecatan,” katanya.
Akan tetapi, kata Hendri Badar, setelah rekapitulasi hasil Pilkada Malut belum ditemukan pejabat Polda yang mendukung pasangan calon tertentu.
Karena itu, saat dibuka kotak suara hasil Pilkada Malut harus dihadirkan saksi pasangan calon agar tidak saling mencurigai antara satu dengan yang lain.
Ia mengapresiasi peran kepolisian, sehingga proses pilkada berlangsung dengan aman tanpa ada gangguan.

      Ianjuga mengakui dalam melakasanakan tahapan Pilgub Malut, KPU dan jajarannya telah bekerja sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, baik dari pendataran bakal calon maupun daftar pemilih.
Disinggung mengenai penarikan seluruh personelnya di KPU dan Bawaslu Malut, ia mengatakan Kantor KPU tetap dijaga kecuali seluruh pengawal pribadi (walpri) yang melakukan pengamanan terhadap seluruh calon gubernur/wakil gubernur Malut telah ditarik.
Sementara itu, Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo menyatakan, setelah dibukanya gudang penyimpan dokumen hasil Pilkada Malut, pihaknya akan membawanya ke sidang sengketa pilkada di MK.
KPU juga meyakini seluruh proses tahapan pencoblosan hingga penghitungan suara Pilkada Malut di 10 kabupaten/kota telah berjalan sesuai dengan mekanisme, sehingga yakin akan menang di MK.
Selain itu, seluruh penyelenggara telah bekerja sesuai denga prosedur dan ketentuan yang telah diamanatkan dalam undang-undang, sebab penyelenggara bersifat independen dan mempunyai kode etik dalam bekerja yang telah diatur sesuai ketentuan berlaku.
Ia menyatakan, sampai saat ini penyelenggara tidak boleh diintervensi dari pihak manapun, apalagi terkait dengan teknis  penyelenggaran Pilkara Malut.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − two =