Polda NTB Rampungkan Berkas Perkara Parsel 2014

     Mataram, jurnalsumatra.com – Tim Penyidik Tipikor Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, berupaya merampungkan salah satu tunggakan kasus tahun 2015, terkait dugaan penyimpangan pengadaan paket sandang pangan dalam bentuk parsel yang dibagikan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun 2014.
Pejabat baru Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB Mustofa, di Mataram, Rabu, mengungkapkan bahwa tim penyidik telah berupaya merampungkan berkas penyidikannya dengan meminta keterangan seorang ahli hukum pidana dari salah satu universitas yang enggan disebutkannya.
“Untuk melengkapi kekurangan berkasnya, penyidik beberapa waktu lalu sudah memeriksa ahli hukum pidana, intinya dia dari salah satu universitas,” kata Mustofa.
Keterangan dari ahli hukum pidana ini, jelasnya, untuk menjadi materi pembanding terkait hasil perhitungan kerugian negara yang dirilis Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB sebesar Rp290 juta.
Langkah ini dilaksanakan berdasarkan penilaian dari pihak Kejati NTB yang mengatakan bahwa kerugian negara yang timbul dalam kasus dugaan korupsi tersebut, masuk dalam kategori “total loss” (jumlah keseluruhan). Sehingga nominal yang dirilis oleh Tim Audit BPKP NTB, bukan menjadi nilai kerugian yang sebenarnya.
Karena itu, untuk memperkuat hasil perhitungan kerugian negara hasil perhitungan Tim Audit BPKP NTB, Mustofa memerintahkan tim penyidik untuk meminta keterangan ahli pidana hukum.

     Dalam catatan kasus di tahun 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menyoroti perkembangan penanganannya yang terkesan lamban. Perhatian dari Lembaga Anti Rasuah ini terlihat dari giat koordinasi dan supervisi (korsup) yang digelar pada pertengahan tahun 2016 di Mapolda NTB.
Tim dari KPK yang dipimpin Endang Tarsa mendorong pihak penyidik kepolisian untuk segera melimpahkan berkasnya ke tangan jaksa peneliti setelah hasil perhitungan kerugian negara dari Tim Audit BPKP NTB dirilis.
Pendapat itu disampaikan karena melihat dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara ini sudah cukup jelas di mata hukum, yakni munculnya dugaan penyimpangan yang disebabkan adanya pelanggaran petunjuk pelaksana (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) dalam proses penyalurannya.
Pengadaan paket sandang pangan yang digelontorkan Pemkab Lombok Timur, menelan anggaran sebesar Rp15,1 miliar dengan sumber pendanaan dari APBD tahun 2014.
Dalam proses penyalurannya, pemerintah melaksanakannya dalam dua tahapan. Penyaluran pertama, pemerintah menyisihkan anggaran sebesar Rp12,4 miliar dengan membagikan 50.000 parsel sesuai dengan nomenklaturnya, yakni kepada fakir miskin, kaum duafa, dan anak yatim.
Namun tahap kedua, pemerintah kembali menyalurkan 13.500 parsel dengan besar anggaran mencapai Rp2,7 miliar. Tahap kedua ini yang menjadi sorotan dan menjadi materi penanganan pihak kepolisian karena diduga dalam proses penyalurannya tidak sesuai dengan nomenklatur.
Parsel sebanyak 13.500 itu diduga dibagikan kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang tersebar di 114 instansi pemerintahan Lombok Timur. Untuk satu parsel yang dibagikan, pemerintah menganggarkannya sebesar Rp168 ribu.
Karena kasusnya masuk dalam proses penanganan Tim Penyidik Tipikor Polda NTB, penyaluran yang rencananya akan kembali didistribusikan pada tahap ketiga dengan terpaksa dibatalkan pihak pemerintah.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + four =