Polisi Denpasar Bubarkan Demo “Trikora” Mahasiswa Papua

     Denpasar, jurnalsumatra.com – Sebanyak 150 anggota kepolisian dari Polresta Denpasar dan Polda Bali membubarkan demo yang dilakukan aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali (AMP-KK Bali) di Parkir Timur Renon, Denpasar, Rabu siang.
Dalam aksinya, mereka menilai Tragedi Trikora itu ilegal dan mengekang kebebasan hak menentukan nasib sendiri dari masyarakat Papua Barat.
Data dari berbagai sumber mencatat bahwa penggabungan Papua yang semula bernama Irian Jaya itu bagi Indonesia merupakan upaya mengambil daerahnya yang dijajah Belanda, namun Belanda tetap mengakui Papua sebagai milik Kerajaan Belanda yang tidak masuk wilayah Indonesia.
Tahun 1970-an sempat diadakan jajak pendapat yang akhirnya mayoritas masyarakat Papua memilih bergabung dengan Indonesia, namun hasilnya dinilai ilegal.
Terkait pembubaran aksi itu, Kapolresta Denpasar, AKBP Ruddi Setiawan, mengatakan, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika aksi itu berlanjut ke Konsulat Amerika Serikat di Bali.
“Memang, saya melihat terjadi persinggungan sedikit antara pendemo dengan polisi dan tokoh masyarakat di Bali yang hadir ke lokasi. Namun, setelah diberikan penjelasan, para pendemo ini akhirnya mau membubarkan diri,” ujar Kapolresta.
Secara umum, kata Ruddi, aksi demo berjalan kondusif dan tidak ada hal yang tidak diinginkan bersama dan aksi demo ini hanya berlangsung selama 20 menit dan langsung dibubarkan polisi.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada anggota kepolisian dan beberapa masyarakat yang mengamankan aksi ini,” ujarnya.
Secara terpisah, juri bicara aksi demo, Gilo, setelah orasi mengatakan demo ini menyikapi tragedi Trikora pada 19 Desember 1961 yang dinilai ilegal, karena masyarakat Papua Barat saat itu menyatakan diri berdaulat merdeka, namun direbut dengan aksi Trikora.
“Kami menganggap operasi ini menghilangkan hak politik orang Papua untuk kepentingan ekonomi dan politik kolonial Indonesia dan imperialis Amerika Serikat untuk kepentingan freeport. Saat ini di Papua banyak terjadi pelanggaran HAM karena masih banyak ada pembantaian dan pembunuhan orang asli Papua dan masyarakat belum sejahtera,” katanya.
Hal itu seperti kasus di Kabupaten Nduga, Papua, yang dilakukan kelompok tentara nasional pembebasan Papua Barat (TNPBB), yang tidak ingin tanahnya diambil oleh negara Indonesia untuk kepentingan investor.
Oleh karenanya, pihaknya sebagai juru bicara dari aliansi mahasiswa asli Papua menuntut Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat agar mengakui hak politik orang Papua yang telah merdeka pada Tahun 1961. “Jangan korbankan masyarakat sipil Papua Barat hingga banyak yang lari ke hutan karena ada operasi perang ini,” katanya.

Kejahatan 2018
Sementara itu, Kepolisian Resor Kota Denpasar, Polda Bali, mengungkap 445 kasus kejahatan dengan menangkap 517 tersangka sejak Januari hingga November 2018 di wilayah hukum setempat.
“Ini bentuk keberhasilan anggota kami yang serius dalam pemberantasan kejahatan baik itu kasus curat, curanmon, curas, narkoba, penipuan, pembunuhan, pengerusakan mesin ATM, penculikan anak, pencabulan dan lainya,” kata Kapolresta Denpasar, AKBP Ruddi Setiawan.
Ia mengaku, pengungkapan kasus kejahatan yang dilakukan jajaranya ini cenderung meningkat pada periode yang sama pada Tahun 2017 yang tercatat hanya 429 kasus dengan tersangka 352 orang.
Untuk kasus yang menonjol yang mejadi sorotan kepolisian diantaranya kasus curat dengan modus bobol ATM TKP Indomaret Jalan Tangkuban Perahu dengan tiga orang tersangka warga asing.
Kasus curat dengan modus coblos ban mobil yang terjadi di Jalan WR Supratman, Denpasar Timur dengan empat tersangka, kasus pembunuhan dua orang warga Jepang di Puri Gading Jimbaran Kuta Selatan dengan seorang tersangka.
Kasus penganiayaan terhadap anggota polisi di Warung Tuak, Jalan Narakusuma Denpasar Timur dengan menetapkan satu orang tersangka.
“Ada juga kasus Curanmor di 28 TKP dengan 16 tersangka, kasus jambret di 13 TKP di Kuta dengan menangkap dua tersangka, penculikan anak di Jalan Sesetan Denpasar dengan penetapan seorang tersangka dan kasus lainnya,” ujarnya.
Untuk kasus kejahatan yang dilakukan warga asing juga mengalami penurunan, yakni sejak Januari hingga November 2018 menangkap 13 pelaku, dibandingkan dengan Tahun 2017 pada periode yang sama dengan menangkap 22 pelaku kejahatan warga asing.
Namun, untuk kasus narkoba cenderung mengalami peningkatan, karena Januari hingga November 2018 tercatat ada 410 kasus dengan jumlah tersangka 466 orang, dibandingkan Tahun 2017 pada periode yang sama hanya 326 kasus dengan jumlah tersangka 367 orang.
“Pada Tahun 2018 itu, kami mencatat ada 212 pengguna, 252 orang pengedar, satu orang bandar dan satu orang penanam pohon ganja,” ujarnya.(anjas)

Leave a Reply