Polisi tindak lanjuti dugaan pencemaran nama baik Ketua KPU Sumbar

Padang, jurnalsumatra.com – Kepolisian Daerah Sumatera Barat menindaklanjuti dugaan pencemaran nama baik Ketua KPU Provinsi Sumbar Amnasmen dengan terlaporseorang ASN Pemkot Padang.

  Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto di Padang, Selasa (26/5), menegaskan bahwa penyelidikan terhadap kasus ini terus berjalan.

  Ia mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan keterangan dari saksi pelapor, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Amnasmen.

  Selanjutnya, polisi akan memanggil saksi dari pihak saksi pelapor untuk memintai keterangan terkait dengan perkara ini.

  Menurut dia, kasus ini akan ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar

  Polisi akan melakukan penyelidikan untuk menentukan apa ada tindak pidana atau tidak dalam kasus ini.

  “Kami minta saksi pelapor membawa saksi yang memperkuat laporan dirinya ke Polda Sumbar. Dalam waktu dekat, akan kami panggil,” katanya dia.

  Sementara itu, Amnasmen mengaku telah menyiapkan sejumlah saksi.

  Polda Sumbar meminta pelapor menyiapkan tiga orang saksi.

  “Ada ratusan orang yang siap menjadi saksi. Namun, penyidik hanya meminta tiga orang,” kata Amnasmen.

  Sebelumnya, Amnasmen mengadukan ASN BPBD Kota Padang Rita Sumarni ke Polda Sumbar atas dugaan pencemaran nama baik melalui akun Facebook Rita Sumarni

  Amnasmen mendatangi Mapolda Sumbar, Sabtu(16/5) sekitar pukul 10.00 WIB bersama penasihat hukumnya, Armadepa dan dua pengacara lainnya.

  Pelaporan sendiri selesai sekitar pukul 13.15 WIB, Amnasmen beserta pengacaranya mendatangi media untuk menberikan keterangan.

  Penasihat hukum Amnasmen, Armadepa, mengatakan bahwa pengaduan ini fokus pada tindakan oknum petugas di pos perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Solok di Lubuk Peraku yang membuat postingan di akun Facebook bernama Rita Sumarni

  Ia mengatakan bahwa oknum itu melakukan pencemaran nama baik dan menyebarkan informasi pribadi berupa KTP tanpa seizin pemilik melalui media sosial.

  “Kami sudah kantongi bukti berupa foto postingan tersebut yang berisi foto KTP dan tiga video,” katanya.

  Menurut dia, tindak pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang 19 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

  Amnasmen berpendapat bahwa penyebaran nomor induk kependudukan dirinya risikonya besar.

  Selain itu, tindakan merekam video pelat mobil dinas disorot sedemikian rupa, baik di depan maupun belakang, seakan-akan ini mobil hasil tindak kejahatan.

  “Saya jadi bertanya apa seperti ini prosedur pekerjaan tim COVID-19 atau ingin mempermalukan atau insiatif pribadi,” kata Amnasmen.

  Akibat kasus ini, dia dihubungi mulai dari KPU Aceh hingga Papua untuk mengonfirmasi postingan tersebut.

  “Sebagian besar mereka menanyakan KTP saya yang tersebar luas di internet,” katanya.

  Setelah meninggalkan KTP di pos tersebut, dia sudah memaafkan oknum petugas tersebut. Namun, karena ada postingan di Facebook, membuat dia mengadukan hal ini.

  “Saya selalu bolak balik Padang-Solok, tiga kali dalam seminggu. Selama ini aman saja, baru kemarin ada masalah. Saya selama ini patuh selalu menjalani protokol yang ada,” kata Amnasmen.(anjas)