Politik Uang Melahirkan Pemimpin yang Tak Berkualitas

Muba, jurnalsumatra.com  –  Pemilu merupakan pesta demokrasi, mulai dari pemilihan Presiden sampai ke pemilihan kepala desa termasuk pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain untuk mencari seoarang pemimpin, pemilu juga berfungsi sebagai ajang pendidikan politik bagi warga Negara Indonesia.

Hanya sayangnya dalam pelaksanaan pemilu seringkali adanya dugaan kecurangan, hal ini biasanya dilakukan menjelang pemilu dengan cara memberikan uang atau barang atau disebut money politik kasarnya membeli suara agar masyarakat memilihnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, praktek dugaan money politik ini terus merambah bahkan ke pelosok.

Nah, apa jadinya jika seorang pejabat lahir karena uang. Jika dugaan money politik dibiarkan terus menerus, banyak dampak negativnya dan bisa jadi lahir seorang pemimpin maupun wakil rakyat yang tidak berkualitas, ini suatu hal yang miris dan perlu kita atasi bersama sama terutama dalam pemilihan kepala desa akan datang, bagaimana caranya agar jangan sampai terjadi dugaan money politik. 

Sesuai yang dikutif dari pemberitaan Jakarta Media.co.id, edisi Sabtu (19/1/2020) 

berjudul Jelang Pemilhan Kades Dugaan Money Politik Marak di Desa.

Menjelang pemilihan calon kepala desa (Pilkades) ditahun 2020 ini, ada salah-satu istri dan anak perempuan dari salah-satu Balon Kades di desa Tanjung Agung Selatan, Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memamerkan tumpukan uang  lewat media sosial. Sehingga beredar isu bahwa ada sala-satu kadidat calon kades akan membagi bagikan uang untuk pemilihan kades.

Setelah dilakukan investigasi awak media di ketahui akun Fece book atas nama Vivit nya Vietri yang merupakan istri dari sala-satu Balon Kades di desa tersebut berisial E, sesuai poto yang di screens shot  (diambil) pada tanggal 31/12/19, namun berselang hitungan jam gambar tersebut di hapus.

Dan ketika di konfirmasikan melalui via WhatsApp WA ke nomor 0821 75818XXX tentang kejelasan FB tersebut, bukannya mendapat jawaban,  malahan nomor awak media yang mengkonfirmasi di blokir.

Kepala Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa H. Richard Chahyadi AP. M.Si saat di mintai tanggapannya mengatakan ,” sekarag baru ada bakal calon  jika nanti yang bersangkutan ditetapkan menjadi calon kepala desa maka semua peraturan akan berlaku untuk semua kandidat, dan akan ada deklarasi bersama yang ditanda tangani dihadapan panitia, pemda dan aparat keamanan sebagai bentuk tindak lanjut dari pemilihan kepala desa sehingga setiap calon wajib mengikuti aturan yang berlaku.

“Jika seandainya ada yang melanggar dan terbukti kita akan sesuai dengan ketentuan dan hasil kesepakatan nanti dimana ada butir butir yang tertuang dan menjadi perhatian salah satunya tidak akan melakukan money politik ,”jelas Richard.

Sementara Bupati Muba Dodi Reza Alex saat diwawancara singkat oleh wartawan Jurnal Sumatra.com se-usai acara Pencanangan Zona Integritas dan Penandatangan Perjanjian Kerjasama Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparatur Penegak  Hukum (APH) dilingkungan Pemkab Muba beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa dalam mengikuti pemilihan kepala desa jangan menggunakan money politik.

“mengunakan yang lain saja asal jangan money politik. Kalau berhutang lebih banyak nanti susah mau mengembalikanya,”candanya. (Rafik elyas)