Polrestro Jaksel Ungkap Korupsi Perlengkapan Modernisasi Arsip

     Jakarta, jurnalsumatra.com – Penyidik Polda Metro Jakarta Selatan (Polrestro Jaksel) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SDN, serta SMPN di Kecamatan Kebayoran Baru dan Kebayoran Lama Tahun Anggaran 2014.
“Hasil audit BPKP terdapat kerugian keuangan negara Rp1,698 miliar untuk kegiatan pengadaan modernisasi arsip SDN Kecamatan Kebayoran Baru,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Mardiaz K Dwihananto di Jakarta Kamis.
Mardiaz mengatakan pemerintah juga mengalami kerugian negara akibat dugaan korupsi pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Kecamatan Kebayoran Lama senilai Rp1,2 miliar.
Terkait dugaan korupsi tersebut, penyidik Unit Kriminal Khusus Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Togu Siagian sebagai tersangka.
Mardiaz menjelaskan kronologis berawal saat seseorang berinisial AH mengikuti tahapan lelang proyek pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SDN dan SMPN.
AH meminta Direktur CV Marcyan Mora Mandiri Suhartono Simamora dan Direktur PT Erica Cahaya Berlian Kamjudin menyerahkan seluruh dokumen perusahaan untuk mengikuti lelang proyek tersebut.
“AH menjanjikan akan memberikan fee apabila dua perusahaan itu dinyatakan pemenang lelang,” ujar Mardiaz.
Mardiaz menyebutkan kedua perusahaan itu tidak memiliki kemampuan administrasi, teknis dan finansial untuk mengikuti lelang tersebut.
Kemudian panitia lelang memutuskan kedua perusahaan itu sebagai pemenang proyek dan dilakukan penandatangan surat kontak pada Desember 2014 antara Suhartono dengan Togu Siagian sebagai PPK untuk proyek modernisasi arsip SDN Kecamatan Kebayoran Baru dan Kebayoran Lama.

Sementara Kamjudin dan Togu menandatangani kontrak kerja proyek pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Kota Jakarta Selatan.
Togu tidak mengenal Suhartono maupun Kamjudin namun kenal AH sebagai orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut.
Mardiaz menyatakan Togu sebagai PPK tidak pernah mengawasi pekerjaan dan pihak yang bertanggung jawab terkait pengadaan proyek itu.
Penyidik menduga Togu selaku PPK menetapkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara mengambil pembanding harga pasar dari tiga distributor tanpa survei.
“Sehingga pengadaan itu terjadi penggelembungan harga,” ungkap Mardiaz.
Tersangka Togu dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebgaimana diubah dgn UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 1999 ttg pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Mardiaz menambahkan penyidik kepolisian telah menyerahkan berkas berita acara pemeriksaan tersangka Togu kepada kejaksaan.
Selanjutnya, kejaksaan telah menyatakan berkas berita acara pemeriksaan Togu lengkap (P21) pada 7 Februari 2018, sehingga polisi akan melimpahkan tahap dua berupa berkas, tersangka dan alat bukti kepada jaksa penuntut umum.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 7 =