Potensi Kerugian Negara Oleh Dinas PUBMTR Sumsel

Palembang, jurnalsumatra.com – Nunik Handayani kordinator Fitra Sumsel kembali merilis temuan BPK RI. Adapun isi surat elektroniknya yang diterima redaksi jurnalsumatra.com mengungkapkan fakta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 31 Januari 2020 dengan No 10/LHP/XVIII.PLG/01/2020, pada tahun anggaran  2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan anggaran untuk  Belanja Modal sebesar  Rp 1.820.168.210.865,27. 

Diantaranya telah dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan jalan, irigasi serta jaringan pada Dinas PUBM Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, menemukan adanya indikasi  yang berpotensi merugikan keuangan negara yg disebabkan adanya kelemahan dalam proses pelaksanaan.

Antara lain berupa harga satuan yang timpang sebesar Rp 110.996.312,17, kekurangan volume senilai Rp 11.541.356.905,03, kualitas pekerjaan yg tidak sesuai dengan kontrak kerjasama sebesar Rp. 5.459.983.721,85

Sehingga total besaran anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 17.112.336.939,05 yang tertuang dalam  22 paket pekerjaan perbaikan dan peningkatan jalan yg tersebar di delapan wilayah dengan nominal anggaran belanja sebesar Rp. 609.153.570.125,-.

Dari 22 proyek pembangunan dan perbaikan jalan, 12 proyek perbaikan jalan berada diwilayah OKU, OKU Timur dan OKU Selatan, 7 proyek perbaikan jalan berada di wilayah Ogan Ilir dan tiga wilayah masing masing satu proyek perbaikan jalan yaitu di Banyuasin, Muba dan OKI.

Berikut adalah penjabaran paket pekerjaan, relokasi, perbaikan, serta peningkatan jalan yg tersebar di 8 Kabupaten yaitu sebagai berikut:

  1. Peningkatan dan perbaikan jalan dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir ini tersebar di 6 (enam) lokasi dengan total anggaran sebesar Rp. 209.014.044.132,-. Hasil pemeriksaan tim pemeriksa BPK menemukan adanya kelebihan bayar yg disebabkan karena apa yg telah dikerjakan tidak sesuai dengan kesepakatan kerjasama baik dari mutu barang dan material serta luas/volume sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak setelah diakumulasi sebesar Rp. 6.426.581.863.05
  • Peningkatan dan Perbaikan jalan di wilayah Kabupaten OKU Timur yg tersebar di 7 (tuju) lokasi dengan total biaya sebesar Rp. 218.317.399.333,-. Tim pemeriksa BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp.8.592.083.811.20
  • Peningkatan dan perbaikan jalan yg dilaksanakan di Kabupaten OKU Selatan yg tersebar di 3 lokasi yaitu di SP Martapura-Muara Dua, Muara Dua-Kota Batu Batas Prov. Lampung serta peningkatan jalan di SP Campang-Ujan Mas merupakan batas Bengkulu dengan anggaran biaya sebesar Rp. 37.465.786.318,-. Hasil pemeriksaan yg dilaukan oleh tim pemeriksa BPK menemukan adanya kelebihan pembayaransebesar Rp. 845.913.747.51
  • Peningkatan dan Perbaikan jalan di Kabupaten OKU yg dilakukan di Jalan Kurup – Batu Kuning ( Lubuk Batang) dan Batas Kab. Ogan Ilir Lubuk Batang dengan biaya sebesar Rp. 54.285.029.465,-. Hasil pemeriksaan yg dilaukan oleh tim pemeriksa BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 377.552.865.12
  • Peningkatan dan perbaikan Jalan pada Batas Kota Palembang – Kayu Agung dengan anggaran sebesar Rp 22.996.510.717,-. Hasil pemeriksaan yg dilaukan oleh tim pemeriksa BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 33.103.707,01
  • Pekerjaan Peningkatan Jalan Sekayu – Batas Muara Enim dengan anggaran sebesar Rp. 26.898.598.971,-. Dari hasil analisa dokumen dan pengujian fisik dilapangan menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 759.420.374.20
  • Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kabupaten Banyuasin yaitu dilokasi TPI – Sungsang dengan total anggaran sebesar Rp 25.759.808.924,-. Berdasarkan hasil analisa dokumen dan pengujian fisik lapangan menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 307.058.654.94
  • Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanggan – Tanjung Kemuning – Perbatasan Kabupaten OKI dengan anggaran sebesar Rp. 14.416.392.264,-. Berdasarkan hasil analisa dokumen dan pengujian fisik lapangan menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar  Rp. 50.933.362.90,-

Kondisi tersebut telah melanggar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) serta beberapa peraturan lain seperti:

  1. Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa,
  2. Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan BaranglJasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan BaranglJasa Melalui Penyedia.
  3. SNI 03-2847-2002 angka 7.6.5).(4) tentang evaluasi dan penerimaan beton yang menyatakan bahwa beton pada daerah yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85% fc ‘ dan tidak ada satupun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75% fc ‘

Atas permasalahan tersebut, maka FITRA Sumatera Selatan  mendesak agar :

  1. Inspektorat daerah serta Aparat Penegak Hukum terkait untuk segera memeriksa dan memproses secara hukum pihak pihak terkait.
  2. Memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetor ke kas daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp. 17.112.336.939,05 serta,
  3. Memberikan sanksi dengan cara tidak dilibatkan lagi pada kontrak kerjasama berikutnya, agar perbuatan merugikan keuangan negara tidak terulang secara terus menerus. (nunik fitra Sumsel)