Potensi Korupsi Dinas PUPR Ogan Ilir

Palembang, jurnalsumatra.com – Nunik Handayani selaku kordinator fitra kembali megirimkan relis berita temuan BPK RI No 86/LHP/XVIII./PLG/12.2018 tanggal 28 Desember 2018. Relis tersebut diterima jurnalsumatra.com melalui surat elektronik, Rabu 917/7/2019).

Dalam siaran pers tersebut menyatakan tahun anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemeritah Kabupaten Ogan Ilir telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp. 163.138.673.211,17 dan per 30 November 2018 telah direalisasikan sebesar Rp78.659.254.400,00 atau 48,22%. Pemeriksaan fisik secara uji petik atas kegiatan Belanja Modal terhadap 9 paket pekerjaan diketahui terdapat kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar Rp. 1.758.373.897,11, dengan perincian sebagai berikut :

Pada peningkatan jalan ruas Embacang dikerjakan oleh CV Lpe dengan nilai kontrak sebesar Rp. 496.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender. Hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan bersama  PPK, penyedia dan pengawas serta didampingi oleh pihak dari inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, menemukan adanya pengurangan  volume pada pekerjaan beton semen sebesar Rp. 70.231.272,26.

Berupa pekerjaan peningkatan jalan Ulak Kerbau – Sungai Rotan yg dilaksanakan oleh CV PBP dengan noor kontrak 009/Kontrak/PU-PRyOI/2018, jangka  waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender. Hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan bersama PPK, Penyedia dan Pengawas serta didampingi oleh pihak dari Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir menemukan adanya pengurangan volume pada perkerasan beton semen  sebesar Rp. 23.826.122,22.

Pembangunan Jembatan Besi Pinang Mas yang dilaksanakan oleh C V Mka dengan nomor kontrak 006/Kontrak/PU-PR/01/2018 serta nilai kontrak sebesar Rp. 993.000.000,- dengan jangka waktu selama 120 hari kalender. Hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa bersama PPK, penyedia dan pengawas serta didampingi oleh pihak dari Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan llir, menemukan adanya indikasi merugikan keuangan daerah berupa pengurangan  volume pekerjaan sebesar Rp. 55.889.271,25.

Pada pembangunan Jembatan Besi Pulau Negara – Sarang Elang yang dilaksanakan oleh CV MKa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.359.209.000,00, serta jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender. Hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan bersama PPK, Penyedia dan Pengawas serta didampingi oleh pihak dari Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan llir, menemukan adanya indikasi merugikan keuangan daerah berupa pengurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 143.140.369,54

Pembuatan Tembok Penahan Ruas Pelabuhan Dalam – Indralaya yg dikerjakan oleh CV PAI dengan  Kontrak Nomor 012/Kontrak/PUPR/OI/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.485.300.000,00. Jangka waktu pelaksanaan sampai penyelesaian adalah selama 120 hari kalender. Hasil pemeriksaan flsik yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa BPK bersama PPK, penyedia barang, pengawas serta didampingi oleh pihak dari Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan llir, menemukan adanya indikasi yg merugikan keuangan daerah berupa pengurang volume pada  pemasangan batu mortar dengan nilai sebesar Rp. 13.426.024,65.

Peningkatan Jalan Ruas Penyandingan – Ulak Aur Standing yang dilaksanakan oleh CV MBe dengan nomor kontrak 014/Kontrak/PUPRyOI/2018 dan nilai kontrak sebesar Rp. 1.978.000.000,- jangka waktu penyelesaian pekerjaanselama 120 hari kalender. Hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh BPK bersama tim PPK, Penyedia dan Pengawas serta yg didampingi oleh pihak dari Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir menemukan adanya indikasi merugikan keuangan Daerah berupa  pngurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 74.131.121,96

Rehab Saluran Sekunder DIR Ds. Tg. Serian Kec. Sungai Pinang yang dilaksanakan oleh CV PNu dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.973.690.000,- jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender. Hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan tim pemeriksa BPK bersama PPK, Penyedia dan Pengawas serta didampingi oleh pihak dari Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, menemukan adanya indikasi merugikan keuangan Daerah berupa  volume pekerjaan galian tanah sebesar Rp. 159.183.291,00.

Peningkatan Jalan Kertabayang – Sukananti yg dilaksanakan oleh PT LM dengan nomor kontrak  007/Kontrak/PU-PR/OI/2018 nilai kontrak sebesar Rp. 5.473.400.000,00. Hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa bersama PPK, penyedia dan pengawas serta dari Inspektorat daerah, menemukan adanya indikasi merugikan keuangan daerah berupa pengurangan volume pekerjaan   sebesar Rp. 96I.730.552,84

Peningkatan Jalan Ruas Pelabuhan Dalam – Indralaya (Lanjutan) yang dilaksanakan oleh PT BSM dengan nomor kontrak 001/Kontrak/PUPR/OI/2018 tanggal 18 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. l7.275.510.000,-. jangka waktu penyelesaian selama 180 hari kalender. Pekerjaan telah selesai 100% dan telah diserahterimakan berdasarkan PHO Nomor 119/PUPR/PPK/OI/XI/2018 tanggal 27 November 2018. Konsultan Pengawas dilaksanakan oleh CV PKK berdasarkan Kontrak Nomor OOl/Kontrak-Supervisi/PUPR/OI/2018 tanggal 2 Mei 2018 dan Addendum Kontrak Nomor OOl/Amd Kontrak-Supervisi/PUPR/OI/2018 tanggal 26 Juli 2018. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 3 September 2018 s.d. 31 Desember 2018 selama 120 hari kalender. Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada  pasal 6 huruf (f,) yg menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain untuk menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa. Atas permasalahan tersebut, maka FITRA Sumsel merekomendasikan agar KPK dan Inspektorat daerah untuk memeriksa dan memproses secara hukum pihak pihak terkait yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Serta meminta para pihak yang telah melanggar kesepakatan kontrak yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara senilaiRp. 1.758.373.897,11 agar segera mengembalikan ke kas daerah. (nunik handayani)