PPPPP Tuntut Panwaslu Usut Dugaan Penggelembungan Suara

Palembang, jurnalsumatra.com – Puluhan Perhimpunan Pemuda Pemudi Peduli Pemilu (PPPPP ) melakukan aksi demo di Kantor Panwaslu Palembang, Selasa (24/4/2018). Dalam aksi tersebut mereka menuntut Panwaslu Palembang untuk mengusut tuntas dugaan penggembungan suara dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai hingga 123.000 orang lebih.

Koordinator aksi Fadrianto mengatakan, pada 29 April 2018 KPU Kota Palembang telah melakukan pleno penetapan DPT Kota Palembang dengan jumlah 1.244.716 orang berdasarkan berita acara nomor 111/PL.01.2.2-BA/01/Kota/IV/2018. Penetapan itu diduga melanggar Undang-Undang yang berlaku, dengan kesalahan yangdilakukan oleh KPU Kota Palembangterletk dalam penyusunan Sidalih sebagai dasar dalam penetapan DPT diduga tanpa mengacu pada DP4 dan tidak melalui pleno berjenjang.

“Adanya dugaan penggelembungan suara di Kota Palembang dalam penyusunan Sidalih dan penetapan DPT dari acuan DPS/DP4 sebesar 1. 099.195 dan kemudian data pemilih potensial yang belum memiliki EKTP sebanyak 22.425. Sehingga bila dijumlahkan DPT itu sekitar 1.120.000 orang, tapi DPT yang ditetapkan KPU Palembang 1.244.716. Itu diduga melanggar PKPU Nomor 2 Tahun 2017. Adanya dugaan proses pelanggaran dalam pentusunan Sidalih tersebut tanpa proses pleno PPK. Adanya dugaan proses pelanggaran dalam penyusunan Sidallihtersebut tanpa menggunakan kontain filter dalam sistem ITSifalih dalammenyaring data pemilih,” ujarnya.

Fadrianto menjalaskan, tidak mungkin ada pertumbuhan penduduk Palembang sebanyak123.000 orang. “Siapa yang melakukan coklit. Mana mungkin bisa ada penambahan penduduk hingga 123.000, munnkin itu data siluman,” ucapnya.

Oleh sebab itu, lanjut Fadrianto pihaknya meminta Panwaslu Paembang megusut tuntas persoalan ini. Pasalnya, adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan ¬†oleh KPU Palembang yang bertentangan dengan UU karena telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan pidana pemilu dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 58 UU 10 Tahun 2016. “Kami minta Panwaslu Palembang melaporkan KPU Palembang ke KPU RI. Kalau tidak, kami akan melaporkan kedua lembaga ini. Tapi kami masih percaya dengan Panwaslu Palembang,” paparnya.

Komisioner Panwaslu Palembang Dadang Aprianto menuturkan, kalau memang ada pelanggaran maka sekecil apapun pelanggaran akam diproses. “Kami tunaikan amanah rakyat. Hari ini kita naikkan status masalah DPT ini menjadi temuan, karena terindikasi KPU Palembang melanggar. Ditambah lagi laporan dari bapak dan ibu,” ucapnya.

Dadang mengungkapkan, benar kata koordinator aksi tadi ada selisih angka 100 ribu lebih terkait DPT. Kenaikan angka DPT hingga 100 ribu lebih itu seperti angka penduduk satu kabupaten lagi. “Yakinlah ini jadi perhatian kami. Kami hanya punya waktu 5 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Hasilnya nanti akan dikaji lagi. Kita terima laporan ini, kita lihat syarat formil dab materilnya. Pasti kami tindaklanjuti. Jika terbukti melanggar, kita rekomendasikan KPU Palembang dengan coklit ulang. Karena perhitungan secara manual DPT Palembang 1.112.501 sedangkan DPT yamg ditetapkan KPU 1.244.716,” tandasnya.

Sementara itu Komisioner Divisi HPP Panwaslu Palembang Darsi Elyanto menambahkan, apapun kecurangan dilapangan akan diproses dan akan ditindaklanjuti. Artinya pengawasan ini membutuhkan partisipasi masyarakat.

“Temuan pada proses penetapan DPT pada rapat pleno di KPU Palembang karena tidak sinkronnya data dari PPK dan KPU Palembang. Perbedaannya sangat jauh,” paparnya.

Darsi menambahkan, kalau KPU Palembang menggunakan tahapan sesuai aturan maka kecurangan bisa diminimalisir. “Kedepan ada kecurangan akam ditindaklanjuti. Kalau ada indikasi pelanggaran kode etik maka akan kita lanjutkan prosesnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” pungkasnya. (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − eight =