Praperadilan Tersangka Korupsi Di Minahasa Selatan Ditolak

    Jakarta,jurnalsumatra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Christiano YAAB Weenas, tersangka pekerjaan konstruksi di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara ditolak oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Amurang.
“Perkara praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN.Amr ini tidak dikabulkan oleh Hakim karena pada saat persidangan praperadilan masih berjalan, perkara pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.
Pemohon praperadilan merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai kelurahan Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan dugaan kerugian negara Rp4,09 miliar.
Praperadilan yang diajukan Christiano ditolak oleh Hakim Tunggal Anita Gigir di PN Amurang, Minahasa Selatan pada Senin (30/7).
Perkara tersebut merupakan salah satu dari empat perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dengan supervisi KPK. Selama proses penyidikan dan praperadilan tim KPK memfasilitasi sejumlah hambatan dalam proses penanganan perkara seperti ahli dan lain-lain.
“Persidangan pertama pun telah dilakukan pada Kamis, 26 Juli 2018 sehingga,sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, maka permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimintakan praperadilan,” tuturnya.
Adapun, kata Febri, dasar-dasar permohonan praperadilan yang diajukan tersangka Christiano antara lain bahwa termohon (Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan) tidak cukup bukti dalam menetapkan tersangka pemohon dan termohon tidak memiliki alasan untuk melakukan penangkapan dan melakukan penahanan terhadap pemohon.
“Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang dipimpin Lambok MJ Sidabutar mengungkapkan penetapan tersangka atas nama pemohon dan dua orang tersangka lainnya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan setelah penyidik memiliki dua alat bukti yang cukup. Tersangka juga sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi, yaitu pada 6 Desember 2017, 16 Januari 2018, dan 14 Februari 2018,” ucap Febri.
Selain itu, lanjut Febri, penangkapan yang dilakukan kepada tersangka juga dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 17 KUHAP.

Penahanan yang dilakukan kepada pemohon juga dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP.
“KPK selaku pihak yang melakukan supervisi dalam kasus ini memberikan apresiasi pada tim di Kejaksaan Negeri Minahasa yang akhirnya menyelesaikan penyidikan meskipun dari informasi yang didapatkan tim korsup KPK, diduga terdapat upaya berbagai pihak untuk menghambat,” kata Febri.
Selain itu, kata dia, perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai kelurahan Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2016 dipandang cukup kompleks.
Dalam penyidikan dihadirkan ahli dari berbagai institusi antara lain Badan Informasi Geospasial Bogor, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Politeknik Negeri Bandung, dan BMKG Stasiun Meteorologi Bitung.
“Sejumlah keterangan ahli tersebut ditambah ahli keuangan negara dapat meyakinkan pemeriksa pada Auditorat Utama Investigasi BPK RI untuk melakukan penghitungan kerugian negara dan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif,” ungkap Febri.
LHP Investigatif tersebut dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo pada BPBD Kabupaten Minahasa Selatan dan unstansi terkait lainnya tahun anggaran 2016 Nomor: 40/LHP/XXI/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 dengan kerugian negara sebesar Rp4,09 miliar atau “total loss”.
“Penanganan dengan kompleksitas tinggi atau menggunakan pembuktian yang berbasis pada data-data “scientific – scientific evidence” diselesaikan dalam kurun waktu 6-7 bulan sejak November 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Nomor: Print-06/R.1.17/Fd.1/11/2017 tanggal 27 November 2017) dan dilimpahkan ke pengadilan dan sidang dimulai pada Juli 2018,” ujar Febri.
KPK pun, kata Febri, menghargai kerja keras dan juga kerja sama yang telah dilakukan selama ini untuk mengungkap perkara tersebut.
Pihaknya pun mengharapkan penanganan perkara itu di tahap penuntutan dapat terus dilakukan dengan serius dan mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
“Selain itu kami harapkan penanganan perkara pembangunan “sea wall” pantai Ongkaw yang juga berasal dari Dana Siap Pakai BNPB dan pembangunan “sea wall” pantai Ranoiapo yang bersumber dari APBD TA 2016 juga dapat segera dituntaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang baru menjabat,” ungkap Febri.(anjas)

Leave a Reply