Prihatin Dengan Politik Anggaran Untuk Karhutla di Sumsel

Palembang, jurnalsumatra.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) dan sekitarnya mengakibatkan kabut asap semakin pekat hingga jarak pandang hanya 700 meter. Indikasi kekeruhan udara ini ditandai penurunan jarak pandang yang mengganggu aktifitas warga.

Pengamat sosial Sumsel, Ade Indra Chaniago, melihat penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan atensi Presiden RI yang harusnya suport dari Provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) harus kongkrit.

“ Jangan seperti ini, kita tidak melihat sampai hari ini, misalnya ada tim terpadu penanganan karhutla, kalau zaman Gubernur Sumsel dulu ada tim terpadu karhutla, nah aku prihatin dengan politik anggaran hari ini, terutama posting anggaran untuk karhutla, seperti sense of crysis perlu di pertanyakan,” kata, Senin (16/9/2019).

Karena harusnya menurut pria yang merupakan dosen Stisipol Chandra Dimuka, responnya cepat karena karhutla ini dampaknya kemana-mana bisa kesehatan dan sebagainya.

“ Cuma aku dapat info juga Pangdam ngeluh soal karhutla ini, kita mempertanyakan politik anggaran kita, karena stresingnya adalah politik anggaran kita,  prihatin kemudian  ini atensi Presiden , “ katanya.

Sedangkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Sumsel, Iriansyah di Palembang, Minggu (15/9/2019) menegaskan, Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan jajaran Pemprov. Sumsel sangat serius dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi saat ini.

 Menurut dia, upaya penanggulangan Karhutla di Sumsel telah dilakukan Pemprov dengan berkordinasi dengan TNI/Polri dan BNPB serta kepala daerah di 17 Kabupaten/kota di Sumsel .

Dikataknnya,  Gubernur Sumsel H. Herman Deru telah menetapkan  status siaga darurat asap kebakaran hutan dan lahan. Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov dalam menekan terjadinya bencana yang ditimbulkan dari dampak musim kemarau tersebut, diantaranya  melakukan kampanye pencegahan karhutla dengan melibatkan semua instansi terkait meliputi BPBD, Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian, anggota  TNI/Polri, Manggala Akni yang ada di berbagai tingkatan, kabupaten, Kecamatan bahkan hingga  tingkat desa.

 “Sejak awal Maret 2019 Pak Gubernur Sumsel sudah menyatakan status siaga untuk mengantisipasi karhutlah sejak dini. Bahkan pada April 2019  Pak Gubernur menerbitkan SK Satgas Karhutlah Sumsel dengan menunjuk  Danrem 044 Gapo  dan Kepala BPBD Sumsel sebagai Wadan satgas dibantu dengan Sub Satgas Udara, Danlanud, Satgas Darat, Satgas Gakkum, Satgas  Sosialisasi dan Satgas Doa dari Pemprov,” tegas Iriansyah.

 Keseriusan Pemprov. Sumsel dalam mencegah Karhutla juga ditindaklanjuti dengan  membuat maklumat bersama antara Gubernur, Pangdam II Sriwijaya dan Kapolda Sumsel yang berisikan tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar.

“Tidak cukup disitu saja, kita juga telah membentuk satgas kebakaran hutan di BPBD Provinsi Sumsel dengan membuat posko-posko pencegahan kebakaran di desa-desa rawan karhutla,” tambah Iriansyah.

Iriansyah menambahkan, Gubernur Herman Deru setidaknya sudah melakukan patroli udara sebanyak enam kali menggunakan helikopter untuk memantau langsung kebakaran hutan dan lahan diantaranya ke wilayah Muba, Banyuasin, OKI, OI, OKU dan Kabupaten Pali.

 “Pak gubernur sangat konsen dalam mematau perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Selain memantau lewat jalur darat dan udara juga pak Gubernur juga telah melayangkan surat ke kabupaten/kota untuk menggelar sholat istisqo secara serentak di wilayah Sumatera Selatan,”  katanya.

Dijelaskan, bukan hannya personil dilapangan yang bekerja secara maksimal, namun  dari segi peralatan pemadaman juga telah disalurkan  ke daerah rawan karhutla. Demikian juga dengan anggaran Pemprov. Sumsel telah mengalokasikan dana cukup untuk  melakukan operasi pencegahan dan penagulangan karhutla melalui OPD terkait.

“Upaya yang telah kita lakukan ini,  mendapatkan dukungan penuh dari BNPB berupa pemadaman secara konvensional  jalur darat, patroli udara  serta melakukan pemadaman melalui jalur udara  (water bombing). Dengan menerjukan  anggota TNI sebanyak 1000  personil, anggotra Polri  205 orang personil, 102 orang dari BPBD dan sisanya 205 orang melibatkan dari unsur masyarakat yang ada di desa rawan karhutla,”  katanya.(udy)