Proyeksi pendapatan daerah Kota Madiun turun 6,36 persen

Madiun, jurnalsumatra.com – Wali Kota Madiun Maidi menyatakan pendapatan daerah Kota Madiun, Jawa Timur pada perubahan APBD 2020 turun sebesar 6,36 persen dari proyeksi awal sebesar Rp1,5 triliun menjadi Rp989,7 miliar.

  “Penurunan pendapatan daerah ini dikarenakan dampak wabah corona. Contohnya tiga bulan lebih, pajak daerah tidak masuk ke kita, bahkan ada yang kita bebaskan. Memang situasinya seperti ini. Orang semua “lockdown” dan di rumah semua. Jualan tidak laku, kalau kita tarik pajaknya, malah susah mereka,” ujar Wali Kota Maidi dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan atas raperda tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2020 kepada legislatif di gedung DPRD setempat, Jumat.

  Ia menjelaskan, pandemi membuat sejumlah pos pendapatan daerah mengalami penurunan. Seperti PAD mengalami penurunan sebesar Rp13,6 miliar atau 5,78 persen. Dari sebelum perubahan sebesar Rp235,5 miliar menjadi Rp221,8 miliar.

  “Dampak pandemi COVID-19, kontribusi pendapatan dari usaha-usaha yang dikelola OPD penghasil, hampir sebagian besar mengalami penurunan target khususnya sektor pajak daerah, retribusi jasa umum seperti retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum dan retribusi jasa umum,” jelasnya.

  Selain PAD, pendapatan daerah dari pos dana perimbangan juga mengalami penurunan sebesar Rp61,7 miliar. Dari rencana anggaran sebelumnya sebesar Rp671,4 miliar menjadi sebesar Rp609,7 miliar atau berkurang 9,19 persen.

  “Penetapan besaran dana perimbangan sangat dinamis dan bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Apabila pendapatan dalam negeri pada APBN mengalami penurunan, dimungkinkan akan terjadi pula penurunan pada alokasi dan realisasi dana perimbangan,” kata Maidi.

  Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengakui penurunan pendapatan daerah menjadi satu hal yang tak dapat dihindari, utamanya dari sisi PAD. Hal itu disebabkan akibat pandemi COVID-19.

  Sehingga kontribusi pendapatan dari usaha yang dikelola OPD penghasil, sebagian besar mengalami penurunan target pendapatan. Mulai sektor pajak daerah hingga retribusi jasa umum, seperti pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi jasa usaha.

  “Jadi memang dari sisi pajak dan retribusi kita tidak bisa paksakan dengan kondisi ekonomi yang ada di Kota Madiun. Bahkan di nasional dan internasional pun juga mengalami penyusutan signifikan,” kata Andi Raya.

  Maka dari itu, lanjutnya, apa yang terjadi saat ini di Kota Madiun merupakan hal yang tidak bisa dipaksakan pemerintah daerah.

  Ia menambahkan, seusai penyampaian nota keuangan oleh Wali Kota, agenda berikutnya akan dilakukan pembahasan oleh komisi bersama mitra OPD masing-masing.

  Selanjutnya laporan nota keuangan itu akan difinalisasi oleh Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemkot Madiun. Pihaknya menargetkan P-APBD 2020 selesai pada akhir Agustus ini.(anjas)