PT MEP Diduga Menjadi Ajang Bisnis dan Korupsi

Muba, jurnalsumatra.com – Diduga PT Muba Elektrik Power (MEP) atau perusahaan yang menangani listrik didaerah terpencil dalam wilaya Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi ajang bisnis untuk meraup keuntungan besar tanpa memikirkan nasib para pelanggan, hal ini dilihat dari kwitansi atau bukti pembayaran tagihan listrik para pelanggan ada yang naik lebih dari 100%.

Contohnya, didesa Rimba Ukur Kecamatan Sekayu, dibulan Oktober 2018 tagihan listrik atas nama Rian Apriyansyah Saputra, sebesar Rp 119230,- untuk bulan November 2018 naik menjadi Rp 393970,-  pelanggan An, Hendri Mulyadi, dibulan oktober 2018, sebesar Rp 189.665,- bulan November 2018 naik menjadi Rp 404.890,- dan pelanggan An Gunadi dibulan oktober 2018 tagihan sebesar Rp 450.000,- untuk bulan November 2018 naik menjadi Rp 921.360.

Selain itu, perusahaan yang dibawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Muba ini disinyalir menjadi ladang korupsi oknum pegawai untuk memperkaya diri sendiri, karena ada beberapa meteran yang diduga dipasang oknum pegawai PT MEP dengan uang muka Rp 2.000.000,- 2,500,000,- namun tidak terdaptar pada PT MEP, sehingga masyarakat pelanggan bertahun-tahun tidak bisa melakukan pembayaran. Ironisnya, justru masyarakat pelanggan yang disalahkan, bahkan meteran dicabut kembali oleh pegawai MEP.

“Meteran itu berjalan sekitar dua tahun, orang MEP yang pasang, saya bayar uang muka Rp 2.500,000. Sebenarnya kita bukan tidak mau bayar, tidak ada tempat pembayaran, saya sudah beberapa kali melaporkan ke pihak MEP untuk melakukan pembayaran, tapi kata orang MEP tidak ada nomornya (tidak terdaptar), tunggu sebulan lagi kata pihak MEP. tepat satu bulan saya datangi lagi, mereka bilang tunggu duluh nanti kami periksa kesana, saya tunggu-tunggu orang MEP tidak juga datang. Akhirnya meteran saya dicabut.”Jelas Katun (60) warga desa Rimba Ukur saat dibincangi wartawan Jurnal Sumatra.com kemarin.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Jurnal Sumatra.com dilapangan, perusahan yang menangani listrik didaerah terpencil dalam wilaya kabupaten Muba ini sering mendapat suntikan dana miliyaran rupiah dari Pemkab Muba, misalnya ditahun 2017 MEP mendapat subsidi Rp 6.153.759.999,- sedangkan ditahun 2018 meningkat menjadi Rp 6.900.000.000,- melalui PT Petro Muba Holding, induk dari perusahan milik pemda Muba lewat program penyertaan modal, namun jangankan menambah inkam daerah, justru MEP merugi, bahkan sempat diberitakan beberapa media kalau hutang MEP ke PLN mencapai Rp 46 Milyar.

Sementara menyikapi permasalahan ini, Kurnaidi selaku ketua Umum Forum Masyarakat Musi Bersatu (FM2B) menyayangkan dengan tunggakan PT MEP yang bisa mencapai 46 miliyar.

“Orang jual kacang goreng saja dipasar itu pasti mendapatan keuntungan, apalagi perusahan besar milik daerah yang sudah mendapat subsidi dari pemerintahan kabupaten. ditambah lagi keuntungan dari penjualan arus PLN kepada masyarakat sangat tidak mungkin PT MEP rugi mencapai Rp 46 Milyar”.Sesalnya.

Kurnaidi juga mengaku heran dengan tunggakan MEP senilai 46 miliyar dapat dibayar dengan waktu relative singkat. “Setelah dilakukan pemutusan oleh pihak PLN barulah PT. MEP melakukan pembayaran, berartikan ada uangnya. Namun yang saya khawatirkan uang itu bukan milik PT. MEP melainkan milik anak perusahan PT. Petro Muba Holding yang lain.

Saya rasa PT. MEP ini bubarkan saja dan kepada pihak terkait agar melakukan Audit terhadap kinerja Managemennya, jual saja asset PT. MEP kepada PLN untuk melunansi hutang, jangan sampai menjadi ajang mencari keuntungan pribadi dan gologan saja, lebih baik masyarakat pelanggan berlangganan secara langsung dengan pihak PLN.“Tegas dia. (Rafik Elyas)

Leave a Reply