PT SERD Babat Hutan Lindung Seluas 115 Hektar

Lahat, jurnalsumatra.com – Guna untuk memastikan mulai izin lokasi termasuk surat keterangan dari Kementrian terkait ratusan hektar Hutan Lindung (HL) yang dibabat perusahaan milik 4 Negara atau PT Suprame Energi Rantau Dedap (PT SERD).

Dari itulah, gabungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, dari Komisi I, II, III, dan IV, berjumlah 19 Anggota Dewan langsung diketuai DPRD Kabupaten Lahat Fitrizal Homizi ST menyambangi dan melihat aktifitas PT SERD secara langsung kelapangan.

“Jadi, kedatangan kita guna berkoordinasi dan melihat secara langsung kegiatan yang dilaksanakan PT. SERD apakah ada kecurangan dalam pelaksanaannya di lapangan terkait pengerusakan hutan lindung di wilayah Lahat, Muara Enim, dan Pagaralam guna untuk melaksanakan pembuatan Tenaga Pembangkit Listrik wilayah Sumatera Selatan,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Lahat Fitrizal Homizi ST didampingi belasan Anggota DPRD Lahat lainnya.

Kedatangan gabungan anggota DPRD Kabupaten Lahat berjumlah 19 orang ini, kata Fitrizal, untuk memasktikan aktifitas dan izin perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTP), selain itu, terkait pengerusakan hutan lindung di wilayah Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Pagar Alam.

Dari temuan ini, sambung Fitrizal, DPRD Kabupaten Lahat dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat panggilan ke PT.SERD untuk mendengarkan keterangan secara rinci dari pihak perusahaan yang berkaitan dengan bidang kerja komisi-komisi anggota Dewan Lahat.

Sedangkan, Anggota Komisi I Andi Sucitera ST mengatakan, saat bertemu dengan seluruh jajaran PT SERD pihaknya mencecer sejumlah pertanyaan terkait masalah izin aktifitas perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap itu, sampai izin dari Kementrian dalam hal pinjam pakai lahan Hutan Lindung (HL).

“Memang benar, izinnya ada dari Kementrian. awalnya puluhan hektar, lalu, nambah lagi, hingga mencapai 115 hektar Hutan Lindung dibabat oleh Perusahaan milik Empat Negara ini,” cetus Politisi dari Partai PAN.

Mengingat, apa yang dikerjakan PT.SERD selama ini sejak tahun 2008 hingga 2020. Dimana selama 12 tahun belum menghasilkan listrik selain dugaan pengerusakan hutan dan pembangunan gedung kantor dan sebagainya demi untuk kepentingan PT.SERD sendiri.

Artinya, dari temuan tersebut, diduga PT.SERD hanya memanfaatkan hasil bumi dan kekayaan alam ditiga wilayah ini untuk kepentingan pribadi dan golongan dengan melaksanakan pembangunan geothermal (energi panas bumi) agar dapat dikuasai sepenuhnya tanpa memikirkan dampak lingkungan dan harkat hidup orang banyak.

Sementara, Nopran Marjani Wakil Ketua Komisi IV mengatakan adanya laporan masyarakat yang mempertanyakan aktivitas ekplorasi besar-besaran yang dilakukan oleh PT. SERD yang kurang memperhatikan lingkungan menjadikan banyak musibah menimpa Kabupaten Lahat seperti banjir dan longsor.

”Untuk itu kami DPRD Kabupaten Lahat melakukan kunjungan ke PT. SERD untuk cek lokasi dan mendengan keterangan yang disampaikan pimpinan PT.SERD secara langsung. Dimana data yang kami dapat PT. SERD mendapat izin pinjam pakai hutan seluas 91 hektar dan ada tambahan kembali menjadi 115 hektar dari Menteri Kehutanan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dengan cara alih fungsi hutan,” tebas Nopran dengan lantang.

Nopran juga menambahkan setelah mendengar keterangan dan kroscek lapangan, secara kasat mata luas lahan yang digunakan PT.SERD dalam penggarapan hutan lindung sepertinya melebihi apa yang diberikan izin oleh Menteri Kehutanan. Dan, PT.SERD belum ada izin dari pemerintah atas pengalihan hutan lindung agar dapat dihutankan kembali.

“Untuk itu kita dari pemerintah daerah akan melakukan koordinasi dengan Menteri Kehutanan apa yang telah dilaksanakan PT. SERD dari tahun 2008 — 2020, terkait adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan PT.SERD kita minta adanya sanksi yang diberikan oleh Menteri Kehutanan terhadap PT. SERD,” cetus Nopran.

Site Sefory Manager PT Suprame Energi Rantau Dedap, Frangky M Tungka beserta Humas, M Guerelatan dalam pertemuan menerangkan, surat keputusan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal HL berstatus pinjam pakai seluas 115 hektar. 90 MW saat ini baru dikerjakan 63 persen.

“Jadi, dari 115 Hektar hutal lindung yang kita pinjam dari Kementrian. Saat ini, untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTP), 90 Mega Wath (MW), telah berjalan kira kira mencapai 63 persen,” ucap M.Guerel. (Din)