PTSP Menutup Akses Suap di PTUN

Palembang, jurnalsumatra.com – PTUN Palembang meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) , Kamis (27/09/2018). Dengan diresmikan PTSP diharapkan dapat menutup akses suap.

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Mahkamah Agung RI Lulik Tri Cahyaningrum mengatakan,  PTSP ini adalah program Mahkamah Agung.  Semua pengadilan sudah melaksanakan layanan PTSP.  “Dengan adanya PTSP ini,  ada zona steril atau zona integritas, yang menutup interaksi antara aparat pengadilan dengan masyarakat pencari keadilan.  Masyarakat yang mengajukan gugatan,  upaya hukum,  mengirim surat semua lewat PTSP ini.  Tidak bisa lagi masuk ke dalam bertemu bagian-bagian aparat keadilan, ” ujarnya.

Lulik mengungkapkan, menyuap itu terjadi karena ada interaksi.  Dengan adanya PTSP ini maka semua pelayanan transparan,  terbuka. Karena semua dilayani sama. “Semua biaya perkara jelas  dengan diterapkannya PTSP.  Karena pembayarannya tidak bisa lagi tunai.  Sehingga menutup akses suap.  Selain itu,  tidak ada lagi pertemuan aparat pengadilan. Tidak ada ruang ketemuannya, ” bebernya.

Menurut Lulik,  dengan diterapkannya PTSP ini pengadilan melindungi semua pencari keadilan.  Bahkan semua diberlakukan sama.  “Standar pelayanan terbuka.  Pengadilan transparan,  tidak ada suap. Kalau ada ketahuan bekerja tidak sesuai SOP,  artinya itu melanggar kode etik.  Tentu akan ada sanksi,  bisa teguran, tertulis,  penurunan gaji,  penurunan pangkat bahkan pemberhentian,” tegasnya.

Hampir semua pengadilan di Indonesia telah menerapkan PTSP.  “PTUN disini agak terlambat.  Karena daerah lain sudah menerapkan PTSP sejak awal tahun ini.  Oleh sebab itu,  kami mengontrol pelayanan publik disini. Kita mengecek sarana, pembagian tugas kerja,  sudah seimbang atau belum.  Ketika PTSP ini sudah diterapkan, maka pelayanan publik harus siap hari itu juga.  Satu hari harus tuntas,  tidak boleh menunda pekerjaan.  One day one servise sistem,” bebernya.

Lulik menuturkan,  pusat akan terus memantau layanan PTSP ini.  “Kalau tidak afa kemajuan akan kita geser.  Kalau tidak digeser jadi wakil, maka ketua PTUN yang tidak sanggup menjalankan PTSP ini, maka jadi anggota saja.  Kita pantau terus PTSP inu,  karena mereka harsmus mengirimkan video pelaksanaan PTSP. Petugas ini paham atau tidak tugasnya. Karena ada tim asesor yanh memantau PTSP,  kalau ada yang kurang maka akan langsung ditegur, ” pungkasnya.  (Yanti)

Leave a Reply