Puluhan Rumah Di Karimun Gagal Ikut BSPS

    Karimun, Kepri, jurnalsumatra.com – Sebanyak 41 rumah di Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau batal direhabilitasi melalui  bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
“Iya, warga Gading Sari menyampaikan aspirasi ada 41 rumah yang gagal ikut BSPS karena tanahnya ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung,” kata anggota DPR daerah pemilihan Kepulauan Riau, Dwi Ria Latifa yang dihubungi di Tanjung Balai Karimun, Rabu.
Dwi Ria Latifa menyayangkan program BSPS karena berbenturan dengan penetapan kawasan hutan lindung yang menurut dia perlu ditinjau ulang karena memasuki kawasan yang sudah puluhan tahun didiami masyarakat.
Kelurahan Gading Sari, menurut dia, merupakan salah satu kelurahan yang hampir 95 persen wilayahnya berubah status menjadi kawasan hutan lindung.
Kelurahan yang berada di pinggir laut ini memiliki penduduk lebih dari 600 kepala keluarga dengan 2.000 jiwa lebih.
“Saya kaget juga kenapa tiba-tiba kampung mereka berubah status hutan lindung. Ini akan coba saya pertanyakan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan,” kata dia.
Sementara itu, warga Gading Sari, Baharuddin mengatakan masyarakat di kelurahan tersebut menolak penetapan status hutan lindung karena mereka sudah puluhan tahun dan turun temurun tinggal di desa itu.
“Dari mana dasarnya menjadi hutan lindung. Akibatnya, kami tidak bisa mengikuti program BSPS. Kami juga tidak bisa mengikuti program sertifikat tanah gratis,” kata dia.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Karimun Azmi juga mempertanyakan penetapan status hutan lindung pada kawasan yang sudah puluhan tahun menjadi permukiman penduduk.
“Kalau acuannya puluhan tahun yang lalu, maka hampir semua wilayah Karimun menjadi hutan. Ini akan berdampak pada program pemerintah, terutama terkait dengan pertanahan,” kata dia.
Menurut Azmi, penetapan kawasan hutan lindung di Karimun terkait dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi.
“Ini menyangkut RTRW yang disusun provinsi. Kami berharap kepada Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepri agar melakukan inventarisasi terhadap kawasan permukiman yang berstatus hutan lindung dan selanjutnya dilakukan pemutihan,” katanya.
Program BSPS merupakan program rehabilitasi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo.
Dari sekitar 1.000 unit rumah di Karimun yang diusulkan untuk mengikuti program BSPS, jumlah rumah yang terverifikasi dan memenuhi syarat untuk direhabilitasi sebanyak 654 unit, rinciannya di Kecamatan Buru 164 unit, Belat 50 unit, Durai 65 unit, Karimun 54 unit, Kundur 102 unit.
Kemudian di Kecamatan Kundur Barat 25 unit, Kundur Utara 40 unit, Moro 127 unit dan Meral Barat 29 unit.
Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Karimun, Rita Agustina mengatakan realisasi rehabilitasi rumah melalui program BPSPS sudah mencapai 30 persen.
“Secara umum sudah 30 persen. Namun yang paling cepat di Moro yang sudah mencapai 61 unit,” kata dia.(anjas)

Leave a Reply